Tekan Inflasi, Pemkab Tangerang Hapus Denda Tunggakan PBB

Tangerang: Pemerintah Kabupaten Tangerang menghapuskan biaya denda pajak bumi dan bangunan (PBB) tertunggak dari tahun 2021 dan sebelumnya. Kebijakan ini untuk menekan dampak inflasi daerah dan peningkatan penerimaan daerah dari sektor PBB. "Dalam rangka menekan gejolak inflasi dari kenaikan BBM, Pemkab Tangerang, mengeluarkan kebijakan membebaskan denda PBB dalam setiap tahun pajak," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi, di konfirmasi, Sabtu, 17 September 2022. Penghapusan denda PBB tertunggak ini hanya diberikan kepada masyarakat wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB pada bulan September-Oktober 2022. Slamet menjelaskan untuk realisasi penerimaan PBB pada paruh pertama tahun 2022, telah mencapai 300 miliar lebih dari target penerimaan PBB sebesar Rp470 miliar. Sementara, pembayaran PBB tersebut seharusnya jatuh tempo atau masa akhir pembayaran jatuh pada bulan September.  "Karena kebijakan ini kami berikan relaksasi kepada masyarakat sampai akhir Oktober. Dan PBB-PBB tertunggak jika dibayarkan juga tidak dikenakan denda," ucap dia. Baca: Tekan Laju Inflasi, 2.854 UMKM di Bandung Dapat BLT BBM  Selain itu, pihaknya menggratiskan wajib pajak dengan biaya PBB sebesar Rp100 ribu. "Program PBB gratis untuk WP PBB di bawah 100 ribu, karena memang kemampuan ekonomi rendah dan tetap yang di atas 100 ribu tetap kita kenakan biaya itu," ungkapnya.  Selain dengan penghapusan denda PBB, Pemkab Tangerang meningkatkan potensi penerimaan daerah dari Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) di akhir tahun 2022. Dari rencana penerimaan BPHTB yang ditarget sebesar Rp780 miliar dinaikkan menjadi Rp1 triliun. "Kita ada potensi juga sampai Rp 1 triliun, ada potensi penambahan 200 miliar lebih. Ini menjadi tantangan kita untuk terus menggedor pengembang setelah selesai administrasi pertanahan untuk membayar BPHTB. Realisasi sudah diatas 118 persen dari target murni 780 miliar," ujar Slamet.