Medan: Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Sumatra Utara, menyebut sekitar 1.000 armada bus mangkrak di wilayah setempat akibat larangan mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021.
"Ada 1.000 bus AKAP tidak jalan. Jika kita kalikan empat orang supir dan kernet, maka ada 4.000 orang tidak berpenghasilan," kata Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe, di Medan, Kamis, 29 April 2021.
Baca: Warga Solo Boleh Salat Id di Lapangan
Dia menjelaskan periode larangan mudik Lebaran yang diberlakukan merupakan puncak arus mudik ke kampung halaman dalam merayakan Idulfitri 1442 Hijriah.
Ia mengaku pekerja transportasi maupun pihaknya telah menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Utara.
"Pemerintah cuma sebatas melakukan pelarangan mudik, tanpa memberikan solusi bagi pekerja transportasi," jelasnya.
Seperti diketahui kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 diiringi pengetatan pada H-14 hingga H+7 melalui adendum Surat Edaran No.13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran covid-19 selama Ramadan 1442 Hijriah.
"Sejauh ini, hanya larangan saja. Tidak ada solusi, apalagi kompensasi. Larangan ini bukan hanya bus antar provinsi, tapi juga antar kota dalam provinsi," ujarnya.
Medan: Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Sumatra Utara, menyebut sekitar 1.000 armada bus mangkrak di wilayah setempat akibat larangan
mudik lebaran pada 6-17 Mei 2021.
"Ada 1.000 bus AKAP tidak jalan. Jika kita kalikan empat orang supir dan kernet, maka ada 4.000 orang tidak berpenghasilan," kata Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe, di Medan, Kamis, 29 April 2021.
Baca:
Warga Solo Boleh Salat Id di Lapangan
Dia menjelaskan periode larangan mudik Lebaran yang diberlakukan merupakan puncak arus mudik ke kampung halaman dalam merayakan Idulfitri 1442 Hijriah.
Ia mengaku pekerja transportasi maupun pihaknya telah menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Utara.
"Pemerintah cuma sebatas melakukan pelarangan mudik, tanpa memberikan solusi bagi pekerja transportasi," jelasnya.
Seperti diketahui kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 diiringi pengetatan pada H-14 hingga H+7 melalui adendum Surat Edaran No.13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran covid-19 selama Ramadan 1442 Hijriah.
"Sejauh ini, hanya larangan saja. Tidak ada solusi, apalagi kompensasi. Larangan ini bukan hanya bus antar provinsi, tapi juga antar kota dalam provinsi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEN)
