Dampak Pembangunan IKN terhadap Masyarakat Kaltim Jadi Perhatian

Penajam: Dampak sosial kemasyarakatan imbas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian serius Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik. Ia meyakini setiap masalah akan selalu ada solusi bila semua mau berkomunikasi dengan baik. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menuturkan bahwa pemerintah akan berusaha keras untuk menyejahterakan rakyatnya. Termasuk, warga sekitar IKN.  "Saya sebagai Pj Gubernur Kaltim dan Dirjen Otonomi Daerah wajib membantu dan memastikan bahwa masyarakat saya terlindungi serta terpenuhi hak-haknya," tegas Akmal Malik saat menghadiri Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka Percepatan Perolehan Tanah di Wilayah IKN, Penajam Paser Utara, Kaltim, Kamis, 27 Juni 2024. Akmal menguraikan kehadiran IKN di Kaltim adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  "Selama ini Indonesia identik dengan Jawa sentris, karena pembangunan dan ekonomi terpusat di sana," kata Akmal.  Kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, kata dia, merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris. Pemerintah meyakini IKN di Kaltim akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra baru di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.  Ia pun mengisahkan kala dirinya masih menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat. Ia memberangkatkan ratusan perahu sandek menuju Balikpapan, Kalimantan Timur.  "Itu semangat kami mendukung IKN. Tanpa biaya pemerintah, tidak memakai dana APBD," tegasnya. Menyimak respons masyarakat, Akmal meminta seluruh pihak terkait program PDSK untuk segera melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan.  "Saya mau bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan untuk bersilaturahmi," pinta Akmal.   Tokoh Masyarakat Desa Pemaluan, Sahdin mengungkapkan Desa Pemaluan adalah desa tua yang sudah lama terbentuk sejak Kesultanan Paser (sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk).  "Kami hidup berladang (bercocok tanam) di kawasan Desa Pemaluan sejak nenek moyang kami, hingga banyak masuk perusahaan sampai IKN ini," sebut Sahdin. Meski kebiasaan warga setempat melakukan ladang berpindah, mereka tak setuju disebut sebagai perambah hutan. Sebab, mereka hanya melakukan ladang berpindah di sekitar kawasan Desa Pemaluan. "Jadi kampung kami ini kampung tua yang ada sebelum zaman kemerdekaan," beber Sahdin.