Operasi perusahaan tambang batubara tanpa izin di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dihentikan pemerintah kabupaten setempat.  (ANT/Novi Abdi)
Operasi perusahaan tambang batubara tanpa izin di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dihentikan pemerintah kabupaten setempat. (ANT/Novi Abdi)

Aktivitas Tambang Ilegal di Kawasan Ibu Kota Baru Disetop

Nasional tambang ilegal
Media Indonesia.com • 28 Juni 2020 10:49
Samarinda: Aktivitas penambangan ilegal batu bara di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, disetop pada Selasa malam, 23 Juni 2020. Kawasan penambangan tersebut berada di kawasan utama wilayah calon ibu kota baru.
 
"Seorang penanggung jawab lapangan tambang, ZK, telah ditetapkan menjadi tersangka," ujar Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yazid Nurhuda, melansir Mediaindonesia.com, Minggu, 28 Juni 2020.
 
Dia menerangkan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Wilayah II Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menyita dua ekskavator dan lima kilogram contoh batu bara. Selain itu, tiga operator ekskavator, seorang penjaga malam, dan ZK, di Polresta Samarinda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semua barang bukti disimpan di Kantor Balai Gakkum Wilayah Kalimantan di Samarinda. Keberhasilan penanganan kasus ini tidak lepas dari kerja sama antara Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Polresta Samarinda," imbuhnya.
 
Baca:Anggaran Bangun Bendungan Ibu Kota Baru Capai Rp1,4 Triliun
 
Yazid melanjutkan, penambangan ilegal diketahui dari laporan masyarakat. Pihaknya segera menindaklanjuti dengan langsung menuju lokasi, pada Selasa, 23 Juni 2020, pukul 21.45 Wita.
 
Tim menghentikan aktivitas penambangan dan menangkap para pelaku serta barang bukti. Kemudian, pelaku dan barang bukti diserahkan ke penyidik di Kantor Balai Gakkum Wilayah Kalimantan.
 
"Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak lain," ujar Kepala Balai Gakkum Wilayah Kalimantan, Subhan.
 
Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 17 ayat 1 huruf a dan/ atau huruf b jo. Lalu, Pasal 89 ayat 1 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif