Bekasi: Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan percepatan program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mencegah penumpukan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada akhir tahun.
Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengatakan saat ini serapan anggaran sudah mencapai 20 persen. Ditargetkan serapan anggaran mencapai 50 persen pada triwulan kedua.
"Jadi, kalau sebelumnya itu banyak pembangunan itu justru baru dikerjakan menjadi akhir tahun, sekarang diubah menjadi percepatan pembangunan. Terlihatnya dari penyerapan anggaran," kata Dani di Bekasi, Sabtu, 20 Mei 2023.
Dia mengatakan pihaknya juga berupaya memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat akan tepat sasaran dengan terus meningkatkan akuntabilitas.
"Komitmen kami jelas bagaimana Kabupaten Bekasi untuk berkembang dan menjadi salah satu daerah terdepan. Untuk itu peningkatan kinerja terus dilakukan dalam bekerja dan melayani. Dan seluruh programnya pun harus accountable," ujarnya.
Dani menyampaikan pihaknya akan berkomitmen meningkatkan kinerja agar dapat kembali mengantongi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena, saat ini Pemkab Bekasi mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.
"Meskipun secara skor sebenarnya kita meraih hasil yang baik dari asalnya skornya 60-an, kini sudah 78, nyaris 80. Maka saatnya kinerja itu terus ditingkatkan," ucap dia.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengatakan, bahwa ada beberapa peningkatan dari audit BPK.
Salah satunya, yaitu peningkatan realisasi belanja yang sejalan dengan penurunan jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dibandingkan tahun sebelumnya.
Di mana, realisasi belanja pada tahun 2022 menjadi 89,96 persen atau naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85,48 persen. Sementara itu, SILPA tahun 2022 terdapat sebanyak Rp 775,59 miliar atau lebih kecil dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 1,05 triliun.
"Realisasi pendapatan juga naik dari 99,9 persen pada 2021, menjadi 102,62 persen di tahun 2022 atau melebihi target," ucap Dani.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Bekasi: Pemerintah
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melakukan percepatan program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD) Tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mencegah penumpukan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada akhir tahun.
Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengatakan saat ini serapan anggaran sudah mencapai 20 persen. Ditargetkan serapan anggaran mencapai 50 persen pada triwulan kedua.
"Jadi, kalau sebelumnya itu banyak pembangunan itu justru baru dikerjakan menjadi akhir tahun, sekarang diubah menjadi percepatan pembangunan. Terlihatnya dari penyerapan anggaran," kata Dani di Bekasi, Sabtu, 20 Mei 2023.
Dia mengatakan pihaknya juga berupaya memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat akan tepat sasaran dengan terus meningkatkan akuntabilitas.
"Komitmen kami jelas bagaimana Kabupaten Bekasi untuk berkembang dan menjadi salah satu daerah terdepan. Untuk itu peningkatan kinerja terus dilakukan dalam bekerja dan melayani. Dan seluruh programnya pun harus
accountable," ujarnya.
Dani menyampaikan pihaknya akan berkomitmen meningkatkan kinerja agar dapat kembali mengantongi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena, saat ini Pemkab Bekasi mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.
"Meskipun secara skor sebenarnya kita meraih hasil yang baik dari asalnya skornya 60-an, kini sudah 78, nyaris 80. Maka saatnya kinerja itu terus ditingkatkan," ucap dia.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya, mengatakan, bahwa ada beberapa peningkatan dari audit BPK.
Salah satunya, yaitu peningkatan realisasi belanja yang sejalan dengan penurunan jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dibandingkan tahun sebelumnya.
Di mana, realisasi belanja pada tahun 2022 menjadi 89,96 persen atau naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85,48 persen. Sementara itu, SILPA tahun 2022 terdapat sebanyak Rp 775,59 miliar atau lebih kecil dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 1,05 triliun.
"Realisasi pendapatan juga naik dari 99,9 persen pada 2021, menjadi 102,62 persen di tahun 2022 atau melebihi target," ucap Dani.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
