Massa Buruh Terobos Ruang Kerja Gubernur Banten. (Istimewa)
Massa Buruh Terobos Ruang Kerja Gubernur Banten. (Istimewa)

Buruh Pasrah Dilaporkan Gubernur Banten ke Polisi

Hendrik Simorangkir • 24 Desember 2021 14:51
Tangerang: Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Ahmad Supriadi, menanggapi serius terkait sikap Gubernur Banten Wahidin Halim yang akan memproses secara hukum buruh yang telah menerobos masuk ke ruang kerjanya.
 
Menurutnya, itu merupakan hak untuk mendapat perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia.  
 
"Kalau memang Gubernur Banten ingin melaksanakan hak hukumnya seperti itu, kita tentunya akan menerima semuanya, kami hormati dan hargai," ujarnya, Jumat, 24 Desember 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, Ahmad menegaskan alangkah lebih bijaknya jika gubernur terlebih dahulu mengedepankan dialog dan aspek-aspek kemanusiaan sebagai pemimpin daerah. Pasalnya, kata Ahmad, tindakan penerobosan itu terjadi lantaran kekecewaan buruh terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan gubernur. 
 
Baca juga: Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Soetta Mulai Naik
 
"Karena aksi yang kemarin hingga terjadi seperti itu, adalah sebagai bentuk kekecewaan buruh kepada gubernur, yang membuat pernyataan-pernyataan menyakitkan, dengan menyebut para pengusaha agar mengganti buruh yang mau menerima gaji Rp2,5 juta," jelasnya.
 
Ahmad menuturkan sikap yang telah disampaikan oleh Wahidin Halim tersebut sudah sangat mencederai hati para buruh. Seharusnya, lanjut Ahmad, pemerintah harus bisa melayani dan menyampaikan aspirasi-aspirasi keinginan masyarakat.
 
"Sampai saat ini pun gubernur belum ada (permintaan maaf). Sepertinya gubernur merasa pernyataan yang dilontarkannya itu adalah hal yang mulia," terang dia.
 
Ahmad pun membandingkan sikap yang diambil Wahidin Halim dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kata Ahmad, Anies mendengarkan aspirasi buruh sehingga akan merevisi upah minimum, dan berharap Gubernur Banten pun mengikutinya.
 
Baca juga: Gubernur Banten Tak Akan Revisi UMP-UMK
 
"Tetapi ternyata, Gubernur Banten masih tetap bersikukuh mempertahankan SK (surat keputusan) sebelumnya untuk tidak ada kenaikan UMK (upah minimum kabupaten/kota). Dan tentu kita tidak akan menerima itu, kami sangat kecewa," katanya.
 
Ahmad menambahkan pihaknya memberi apresiasi setinggi-tinggi kepada seluruh jajaran kepolisian Polda Banten yang telah mengawal dan mengayomi aksi buruh hingga berjalan pada koridor yang semestinya. 
 
"Kami mengucapkan terimakasih juga kepada seluruh jajaran TNI-Polri yang telah melakukan pengawalan dan memberikan arahan arahan di lapangan," ucap dia.

 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif