Palembang: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menegaskan akan terus berupaya mengendalikan inflasi daerah. Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh seluruh stakeholder.
"Kita semua dievaluasi dan inflasi ini bukan terkait dengan kita saja, tapi sangat terkait dengan masyarakat. Maka kita perlu penanganan yang sangat serius," kata Fatoni dalam keterangan pers, Rabu, 10 Januari 2024.
Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Gerakan ini mengajak masyarakat aktif dalam menanam sejumlah kebutuhan pokok, seperti cabai dan bawang merah, di pekarangan rumah masing-masing.
Selain itu, kegiatan Operasi Pasar Murah, Pangan Murah dan Toko Kebutuhan Pokok (KePo) juga terus dimasifkan.
"Saya kira, kita sepakat gerakan ini dilakukan secara masif, terencana dan terukur sehingga inflasi di Sumsel tetap terkendali. Kita bersama-sama mencari solusi dan langkah konkret, semoga upaya yang kita niatkan ini diridhoi Allah SWT," jelas Fatoni.
Fatoni mengatakan operasi pasar murah dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging, dan lain-lain. Kegiatan operasi pasar murah ini serentak diadakan pada Senin, Selasa, dan Kamis, setiap minggu di seluruh kabupatan/kota se-Sumsel.
Fatoni mengatakan selanjutnya survei akan dilakukan di dua kota, yaitu Palembang dan Lubung Linggau. Serta, dua kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim.
"Jadi empat yang disurvei dan andilnya dari daerah lain. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang terkoordinasi dan terus menerus kemudian saling melengkapi. Kita semua sudah melakukan, koordinasinya sudah sangat baik, mumpung ini masih tahun baru, kesempatan kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan," ungkapnya.
Menurutnya upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi masih sangat banyak. Fatoni meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat rencana kegiatan kerja. Selanjutnya, program tersebut disinkronkan dengan program Stakeholder lainnya mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan vertikal lainnya agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, S.A Supriono, menyebut pengendalian inflasi memerlukan dukungan semua pihak. Ini dikarenakan inflasi dari 17 Kabupaten/ Kota secara kumulatif akan mencerminkan inflasi provinsi secara keseluruhan.
"Penanganan inflasi tidak hanya bersama-sama tapi secara parsial dan terkoordinasi," ujar Supriono.
Palembang: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menegaskan akan terus berupaya mengendalikan
inflasi daerah. Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh seluruh stakeholder.
"Kita semua dievaluasi dan inflasi ini bukan terkait dengan kita saja, tapi sangat terkait dengan masyarakat. Maka kita perlu penanganan yang sangat serius," kata Fatoni dalam keterangan pers, Rabu, 10 Januari 2024.
Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain memasifkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Gerakan ini mengajak masyarakat aktif dalam menanam sejumlah
kebutuhan pokok, seperti cabai dan bawang merah, di pekarangan rumah masing-masing.
Selain itu, kegiatan Operasi Pasar Murah, Pangan Murah dan Toko Kebutuhan Pokok (KePo) juga terus dimasifkan.
"Saya kira, kita sepakat gerakan ini dilakukan secara masif, terencana dan terukur sehingga inflasi di Sumsel tetap terkendali. Kita bersama-sama mencari solusi dan langkah konkret, semoga upaya yang kita niatkan ini diridhoi Allah SWT," jelas Fatoni.
Fatoni mengatakan operasi pasar murah dapat membantu menstabilkan harga bahan pokok, seperti beras, cabai merah, bawang merah, daging, dan lain-lain. Kegiatan operasi pasar murah ini serentak diadakan pada Senin, Selasa, dan Kamis, setiap minggu di seluruh kabupatan/kota se-Sumsel.
Fatoni mengatakan selanjutnya survei akan dilakukan di dua kota, yaitu Palembang dan Lubung Linggau. Serta, dua kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir (OKI) dan Muara Enim.
"Jadi empat yang disurvei dan andilnya dari daerah lain. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang terkoordinasi dan terus menerus kemudian saling melengkapi. Kita semua sudah melakukan, koordinasinya sudah sangat baik, mumpung ini masih tahun baru, kesempatan kita untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan," ungkapnya.
Menurutnya upaya lain yang dilakukan dalam pengendalian inflasi masih sangat banyak. Fatoni meminta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat rencana kegiatan kerja. Selanjutnya, program tersebut disinkronkan dengan program Stakeholder lainnya mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan vertikal lainnya agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, S.A Supriono, menyebut pengendalian inflasi memerlukan dukungan semua pihak. Ini dikarenakan inflasi dari 17 Kabupaten/ Kota secara kumulatif akan mencerminkan inflasi provinsi secara keseluruhan.
"Penanganan inflasi tidak hanya bersama-sama tapi secara parsial dan terkoordinasi," ujar Supriono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
