Jayapura: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Papua mendorong pelaksanaan tes Computer Assisted Test (CAT) bagi 20 ribu tenaga honorer agar dilaksanakan segera.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan sehari sebelum Lebaran pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Tim Verifikasi Validasi dan Data Honorer membahas kelanjutan dari 20 ribu tenaga honorer.
"Jadi waktu itu sudah disepakati akhir Mei atau awal Juni namun hingga kini belum ada kepastiannya," katanya, Sabtu, 11 Juni 2022.
Menurut Marthen, setelah tahapan tes CAT tersebut barulah bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK).
Baca juga: Honorer Dihapus, Pemkot Yogyakarta Terancam Defisit Pegawai
"Kini kami sedang memperjuangkan formasi 20 ribu ini bisa segera diangkat," ujar dia.
Dia menjelaskan terkait dengan isu penghapusan tenaga honorer 2023 mendatang, pihaknya menyampaikan hal tersebut tidak akan mengganggu proses pengangkatan honorer.
"Pemerintah memberikan jalur khusus bagi Papua, untuk itu diharapkan bisa segera terlaksana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.
Dia menambahkan setelah selesai dengan formasi 20 ribu, tidak ada lagi penerimaan honorer baik dari pemerintah gubernur, bupati, dan instansi lainnya.
Jayapura: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi Papua mendorong pelaksanaan tes
Computer Assisted Test (CAT) bagi 20 ribu tenaga honorer agar dilaksanakan segera.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya, mengatakan sehari sebelum Lebaran pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Tim Verifikasi Validasi dan Data Honorer membahas kelanjutan dari 20 ribu tenaga honorer.
"Jadi waktu itu sudah disepakati akhir Mei atau awal Juni namun hingga kini belum ada kepastiannya," katanya, Sabtu, 11 Juni 2022.
Menurut Marthen, setelah tahapan tes CAT tersebut barulah bisa mengeluarkan Surat Keputusan (SK).
Baca juga:
Honorer Dihapus, Pemkot Yogyakarta Terancam Defisit Pegawai
"Kini kami sedang memperjuangkan formasi 20 ribu ini bisa segera diangkat," ujar dia.
Dia menjelaskan terkait dengan isu penghapusan tenaga honorer 2023 mendatang, pihaknya menyampaikan hal tersebut tidak akan mengganggu proses pengangkatan honorer.
"Pemerintah memberikan jalur khusus bagi Papua, untuk itu diharapkan bisa segera terlaksana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.
Dia menambahkan setelah selesai dengan formasi 20 ribu, tidak ada lagi penerimaan honorer baik dari pemerintah gubernur, bupati, dan instansi lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
