Wamena: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Papua, mengajak warga menerima daerah otonomi baru (DOB) provinsi.
Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni, mengatakan, DOB sudah diputuskan sehingga warga harus menerima. Ada tiga provinsi baru yang disahkan sebagai DOB, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Tengah,
"Untuk masalah DOB ini bukan kewenangan kita di daerah, ini kan keputusan pemerintah pusat jadi apa pun keputusan pemerintah pusat, ya mau tidak mau, suka tidak suka kita jalani saja," katanya, Jumat, 1 Juli 2022.
Ia juga mengajak warga terbuka menerima Jayawijaya sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.
"Termasuk dijadikan Jayawijaya sebagai ibu kota. Kita harapkan kepada masyarakat, apa pun keputusan pemerintah kita ikuti saja," ujar dia.
Ketua Himpunan Lahir Besar Wamena, Samuel Pigai, mengajak elemen masyarakat tidak menjual tanah setelah kabupaten itu ditetapkan menjadi DOB.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menjual tanah, kecuali kepada pemerintah demi perkembangan pembangunan. Itu pun harus ada regulasi yang diatur atau kesepakatan. Bila perlu tanah tersebut tidak dijual tetapi dikontrakkan kepada pemerintah supaya kami tidak tersisihkan dari atas tanah kami sendiri," terang Samuel.
DOB juga kata dia, akan memberikan dampak masuknya warga dari kabupaten lain dan tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh baik maupun buruk sehingga warga Jayawijaya harus tetap menjaga diri sehingga tidak terpancing pengaruh buruk.
"Kepada adik mahasiswa yang sedang menimba ilmu, memanfaatkan waktu yang ada sehingga begitu selesai sekolah, bisa kembali bangun negerinya karena SDM sangat minim sekali, contoh di beberapa bidang penting seperti kesehatan," imbuh dia.
Wamena: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya,
Papua, mengajak warga menerima
daerah otonomi baru (DOB) provinsi.
Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni, mengatakan, DOB sudah diputuskan sehingga warga harus menerima. Ada
tiga provinsi baru yang disahkan sebagai DOB, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Tengah,
"Untuk masalah DOB ini bukan kewenangan kita di daerah, ini kan keputusan pemerintah pusat jadi apa pun keputusan pemerintah pusat, ya mau tidak mau, suka tidak suka kita jalani saja," katanya, Jumat, 1 Juli 2022.
Ia juga mengajak warga terbuka menerima Jayawijaya sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.
"Termasuk dijadikan Jayawijaya sebagai ibu kota. Kita harapkan kepada masyarakat, apa pun keputusan pemerintah kita ikuti saja," ujar dia.
Ketua Himpunan Lahir Besar Wamena, Samuel Pigai, mengajak elemen masyarakat tidak menjual tanah setelah kabupaten itu ditetapkan menjadi DOB.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menjual tanah, kecuali kepada pemerintah demi perkembangan pembangunan. Itu pun harus ada regulasi yang diatur atau kesepakatan. Bila perlu tanah tersebut tidak dijual tetapi dikontrakkan kepada pemerintah supaya kami tidak tersisihkan dari atas tanah kami sendiri," terang Samuel.
DOB juga kata dia, akan memberikan dampak masuknya warga dari kabupaten lain dan tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh baik maupun buruk sehingga warga Jayawijaya harus tetap menjaga diri sehingga tidak terpancing pengaruh buruk.
"Kepada adik mahasiswa yang sedang menimba ilmu, memanfaatkan waktu yang ada sehingga begitu selesai sekolah, bisa kembali bangun negerinya karena SDM sangat minim sekali, contoh di beberapa bidang penting seperti kesehatan," imbuh dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
