ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Polisi Dituding Gunakan Kekerasan saat Tangkap Pedemo di Malang

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Daviq Umar Al Faruq • 12 Oktober 2020 14:58
Malang: Tim Bantuan Hukum Malang Bersatu menuding Polresta Malang Kota melanggar hukum saat menangkap 129 pedemo saat unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 8 Oktober 2020. Tim bantuan hukum yang terdiri dari LBH Surabaya Pos Malang, LBH Neratja Justitia dan LBH Malang 19 menilai polisi menggunakan kekerasan saat penangkapan.
 
Perwakilan dari LBH Surabaya Pos Malang, Daniel Siagian, mengatakan kekerasan yang dilakukan polisi mulai dari memukul dengan tongkat, menendang di bagian wajah, kepala, tangan, kaki, dan tubuh pedemo.
 
"Selain itu penangkapan masa aksi di bawah umur pada 8 Oktober 2020 tidak ditangani dengan prinsip restorative justice secara serius oleh Polresta Malang Kota," kata Daniel dalam keterangan resmi, Senin, 12 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Satgas Covid-19 Nilai Keputusan PSBB Transisi DKI Tepat
 
Dia menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, sebagian pedemo yang ditangkap polisi mendapatkan perlakuan kekerasan dan pemukulan, hingga mengalami luka-luka lebam dan memar di beberapa bagian tubuh, dan sebagian juga dilarikan ke rumah sakit.
 
"Padahal secara normatif, kebebasan berpendapat di muka umum dilindungi undang-undang dan peraturan kapolri," ungkapnya.
 
Sementara perwakilan Aliansi Malang Melawan, Prasetya, menegaskan penangkapan yang disertai dengan represifitas aparat kepolisian tidak dapat dibenarkan dan sangat bertentangan dengan perikemanusiaan, serta melanggar hak asasi manusia.
 
"Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang. Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran. Kebebasan menyatakan pendapat dilindungi oleh konstitusi," jelasnya.
 
Aliansi Malang Melawan mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi Tolak Omnibus Law. Selain itu mereka juga menuntut Polresta Malang bertanggung jawab penuh dalam proses pemulihan korban kekerasan aparat terhadap massa aksi secara medis maupun psikis.
 
"Ketiga, menuntut dibebaskannya seluruh massa aksi yang ditahan di Polresta Malang Kota, dan massa aksi seluruh Indonesia tanpa syarat," ujarnya.
 
Terpisah, Kapolresta Malang Kota, Kombes Leonardus Simarmata, menegaskan penanganan unjuk rasa yang sempat diwarnai kericuhan tersebut, sudah sesuai dengan prosedur tetap kepolisian. Dia menambahkan aksi unjuk rasa tersebut berujung anarkis hingga melakukan perusakan fasilitas umum, dan kendaraan milik pemerintah daerah.
 
"Kita sesuai dengan prosedur, kita sesuai tahapan penanganan demo anarkis. Itu demo anarkis, sehingga penanganannya sudah sesuai dengan protap, dan aturan, SOP yang ada di Polri," katanya.
 
Sebelumnya Polresta Malang Kota menangkap sebanyak 129 orang pedemo pasa aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu. Aksi demo itu sempat diwarnai kericuhan.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif