Yogyakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dituding tak memiliki kepedulian pada pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Setelah sempat direlokasi ke Teras Malioboro 2, para pedagang kini akan kembali direlokasi.
Kondisi itu membuat para pedagang kian susah. Bukan hanya terancam kembali digusur, namun tempat relokasi seperti Teras Malioboro 2 sangat tak memadai.
Salah seorang pedagang, Supriyati mengatakan sejumlah hal yang membuat pedagang mengeluh di Teras Malioboro 2, salah satunya sepi dan tidak meratanya pengunjung. Situasi itu berimbas pada pendapatan para pedagang.
"Ada hal-hal lain yang membuat, termasuk akhir-akhir ini lampu beberapa kali mati," kata dia.
Situasi itulah yang memicu protes para pedagang, termasuk dengan menjajakan barang dagangan di kawasan pedestrian Malioboro. Selain itu, protes yang berujung bersitegang juga terjadi pada Sabtu malam, 13 Juli 2024.
Para pedagang sempat terkurung di area Teras Malioboro 2 dan terdapat aparat, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kondisi itu memicu protes lebih keras para pedagang
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta sebagai pedamping hukum menyayangkan terjadinya hal itu. LBH Yogyakarta menuding Pemkot Yogyakarta tak mampu membaca situasi dan mencoba mencari solusi yang baik dengan para pedagang.
"Posisi pintunya (Teras Malioboro 2) ditutup, lalu teman-teman pedagang mau keluar jelas tidak bisa. Pengunjung mau masuk juga tidak bisa. Terjadilah dorong-dorongan. Itu yang kami sayangkan," kata Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Muhammad Raka Ramadhan.
Penutupan pintu gerbang terjadi selepas petang hari. Kondisi itu praktis membuat para pedagang terkurung di area itu.
Ia mengatakan pemerintah semestinya bisa berdialog dengan bagi bersama para pedagang. Poin penting yang ia soroti yakni relokasi para pedagang dari Teras Malioboro 2 tak transparan sehingga memicu protes.
Raka mengatakan relokasi merupakan tindakan yang berimbas pada banyak hal, termasuk perekonomian para pedagang. Semestinya, kata dia, para pedagang harus dilibatkan sejak awal.
"Selama proses (ada) dialog, yang diinginkan para pedagang adalah penundaan proses relokasi. Ini yang perlu dicatat," ujarnya.
Sementara, Kepala UPT Malioboro Ekwanto mengatakan penutupan pintu Teras Malioboro 2 dilakukan karena para pedagang berjualan di kawasan pedestrian. Ia mengatakan tindakan PKL berjualan di kawasan pedestrian Malioboro menyalahan aturan.
Ia mengklaim pemerintah sudah berupaya memberikan fasilitas lokasi berdagang. Bahkan, kata dia, fasilitas air hingga listrik tak dipungut biaya. "Semua gratis," ucapnya.
Hingga kini, rencana relokasi kedua pedagang Teras Malioboro 2 masih jadi persoalan. Belum ada titik temu ataupun solusi yang disepakati antara pemerintah setempat dan para pedagang.
Yogyakarta: Pemerintah Kota (Pemkot)
Yogyakarta dituding tak memiliki kepedulian pada pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. Setelah sempat direlokasi ke Teras Malioboro 2, para pedagang kini akan kembali direlokasi.
Kondisi itu membuat para pedagang kian susah. Bukan hanya terancam kembali digusur, namun tempat relokasi seperti
Teras Malioboro 2 sangat tak memadai.
Salah seorang pedagang, Supriyati mengatakan sejumlah hal yang membuat pedagang mengeluh di Teras Malioboro 2, salah satunya sepi dan tidak meratanya pengunjung. Situasi itu berimbas pada pendapatan para pedagang.
"Ada hal-hal lain yang membuat, termasuk akhir-akhir ini lampu beberapa kali mati," kata dia.
Situasi itulah yang memicu protes para pedagang, termasuk dengan menjajakan barang dagangan di kawasan pedestrian Malioboro. Selain itu, protes yang berujung bersitegang juga terjadi pada Sabtu malam, 13 Juli 2024.
Para pedagang sempat terkurung di area Teras Malioboro 2 dan terdapat aparat, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kondisi itu memicu protes lebih keras para pedagang
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta sebagai pedamping hukum menyayangkan terjadinya hal itu. LBH Yogyakarta menuding Pemkot Yogyakarta tak mampu membaca situasi dan mencoba mencari solusi yang baik dengan para pedagang.
"Posisi pintunya (Teras Malioboro 2) ditutup, lalu teman-teman pedagang mau keluar jelas tidak bisa. Pengunjung mau masuk juga tidak bisa. Terjadilah dorong-dorongan. Itu yang kami sayangkan," kata Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Muhammad Raka Ramadhan.
Penutupan pintu gerbang terjadi selepas petang hari. Kondisi itu praktis membuat para pedagang terkurung di area itu.
Ia mengatakan pemerintah semestinya bisa berdialog dengan bagi bersama para pedagang. Poin penting yang ia soroti yakni relokasi para pedagang dari Teras Malioboro 2 tak transparan sehingga memicu protes.
Raka mengatakan relokasi merupakan tindakan yang berimbas pada banyak hal, termasuk perekonomian para pedagang. Semestinya, kata dia, para pedagang harus dilibatkan sejak awal.
"Selama proses (ada) dialog, yang diinginkan para pedagang adalah penundaan proses relokasi. Ini yang perlu dicatat," ujarnya.
Sementara, Kepala UPT Malioboro Ekwanto mengatakan penutupan pintu Teras Malioboro 2 dilakukan karena para pedagang berjualan di kawasan pedestrian. Ia mengatakan tindakan PKL berjualan di kawasan pedestrian Malioboro menyalahan aturan.
Ia mengklaim pemerintah sudah berupaya memberikan fasilitas lokasi berdagang. Bahkan, kata dia, fasilitas air hingga listrik tak dipungut biaya. "Semua gratis," ucapnya.
Hingga kini, rencana relokasi kedua pedagang Teras Malioboro 2 masih jadi persoalan. Belum ada titik temu ataupun solusi yang disepakati antara pemerintah setempat dan para pedagang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
