Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah menggenjot perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Salah satunya dengan meluncurkan program Bapenda Menyapa Warga (BMW).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya, mengatakan program ini bertujuan untuk memverifikasi proses validasi PBB yang tidak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Program ini diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Terobosan ini kami lihat setelah kami evaluasi beberapa koordinasi dengan camat dan kepala desa, sehingga kita membuat Bapenda Menyapa," kata Made, Kamis 8 September 2022.
Program BMW ini diluncurkan setelah Bapenda Kabupaten Malang mendapatkan kenaikan target pajak yang cukup signifikan tahun ini, khususnya PBB. Oleh karena itu, mereka menyiapkan program BMW untuk membuka potensi di masyarakat dan melakukan validasi data pajak.
Baca: Sambut HUT RI, Bapenda Kota Tangerang Diskon 77% Pembayaran PBB
Lewat program BMW ini, Pemkab Malang juga mengajak masyarakat mengurus PBB secara daring melalui laman sipanji.id. Pada lama sipanji.id ini, warga juga bisa mengajukan PBB secara online meliputi perubahan nama, pembetulan SPPT, dan SPLIT PBB.
Sementara itu, dari catatan Bapenda Kabupaten Malang, total ada 1.430.363 objek pajak yang menjadi sasaran program BMW. Dari jumlah tersebut, nominal baku SPPT yang harus terbayar sebanyak Rp60.372.568.878.
Hingga awal September 2022, ada sejumlah Rp22.835.426.693 yang telah dilunasi atau 37,82 persen. Sehingga total sisa baku SPPT yang belum terbayar sejumlah Rp37.537.142.185.
"Sekarang kami mengejar ke lapangan, karena kita mengejar deadline September. Harapan kami setelah September, kami akan melakukan lagi Bapenda Menyapa, karena tetap target PBB ini sampai dengan Desember. Tapi karena jatuh tempo nya di September ini ya kita coba pacu," jelasnya.
Made mengaku berdasarkan pengalaman selama ini, rata-rata kepala desa mulai bergerak ketika hendak menuju masa jatuh tempo. Diakuinya, para kepala desa ini menunggu apresiasi dari Pemkab Malang bila mencapai target 100 persen.
"Sebenarnya kami kepinginnya itu tidak usah menunggu untuk mengharapkan sesuatu reward dari pemda, karena ini sudah menjadi kewajiban. Tetapi kami tidak menutup mata, nanti kami akan kondisikan dengan Pak Sekda dan Pak Bupati apakah memang kita perlu memberikan reward kepada kepala desa dan juga kepada camat," tegasnya
Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah menggenjot perolehan
pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Salah satunya dengan meluncurkan program Bapenda Menyapa Warga (BMW).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya, mengatakan program ini bertujuan untuk memverifikasi proses validasi PBB yang tidak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Program ini diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Terobosan ini kami lihat setelah kami evaluasi beberapa koordinasi dengan camat dan kepala desa, sehingga kita membuat Bapenda Menyapa," kata Made, Kamis 8 September 2022.
Program BMW ini diluncurkan setelah Bapenda Kabupaten Malang mendapatkan kenaikan target
pajak yang cukup signifikan tahun ini, khususnya PBB. Oleh karena itu, mereka menyiapkan program BMW untuk membuka potensi di masyarakat dan melakukan validasi data pajak.
Baca:
Sambut HUT RI, Bapenda Kota Tangerang Diskon 77% Pembayaran PBB
Lewat program BMW ini, Pemkab Malang juga mengajak masyarakat mengurus PBB secara daring melalui laman sipanji.id. Pada lama sipanji.id ini, warga juga bisa mengajukan PBB secara online meliputi perubahan nama, pembetulan SPPT, dan SPLIT PBB.
Sementara itu, dari catatan Bapenda Kabupaten Malang, total ada 1.430.363 objek pajak yang menjadi sasaran program BMW. Dari jumlah tersebut, nominal baku SPPT yang harus terbayar sebanyak Rp60.372.568.878.
Hingga awal September 2022, ada sejumlah Rp22.835.426.693 yang telah dilunasi atau 37,82 persen. Sehingga total sisa baku SPPT yang belum terbayar sejumlah Rp37.537.142.185.
"Sekarang kami mengejar ke lapangan, karena kita mengejar deadline September. Harapan kami setelah September, kami akan melakukan lagi Bapenda Menyapa, karena tetap target PBB ini sampai dengan Desember. Tapi karena jatuh tempo nya di September ini ya kita coba pacu," jelasnya.
Made mengaku berdasarkan pengalaman selama ini, rata-rata kepala desa mulai bergerak ketika hendak menuju masa jatuh tempo. Diakuinya, para kepala desa ini menunggu apresiasi dari Pemkab Malang bila mencapai target 100 persen.
"Sebenarnya kami kepinginnya itu tidak usah menunggu untuk mengharapkan sesuatu reward dari pemda, karena ini sudah menjadi kewajiban. Tetapi kami tidak menutup mata, nanti kami akan kondisikan dengan Pak Sekda dan Pak Bupati apakah memang kita perlu memberikan reward kepada kepala desa dan juga kepada camat," tegasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NUR)
