Sleman: Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Surana, mengatakan rencana gelaran pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pemilihan lurah serentak pada 22 Agustus harus bebas dari kepentingan partai politik. Ketua DPD NasDem Sleman ini menekankan, persiapan Pilkades saat ini memasuki tahapan pembentukan panitia.
"(Bebas kepentingan partai politik) ini untuk menjaga proses pembangunan demokrasi yang baik di masyarakat. Panitia harus netral," kata Surana lewat keterangan tertulis, Senin, 22 Maret 2021.
Surana menduga adanya itikad mengisi panitia pemilihan berisi orang yang memiliki kepentingan dengan parpol. Meski orang dari partai politik diperbolehkan, kata dia, hal itu menjadikan ancaman netralitas panitia pemilihan.
Baca: Tak Puas Hasil Pilkades, Warga di Sleman Rusak Jalan Desa
"Karenanya ini membutuhkan pengawasan. Saya kira, masyarakat dan kita semua perlu ikut terlibat mengawasi prosesnya," ungkap Surana.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, Budiharjo, mengungkapkan tahapan Pilkades di 35 desa telah mulai disosialisasikan. Ia mengatakan, pembentukan panitia pemilihan dimulai hari ini.
"Proses pembentukan panitia pemilihan lurah ini dilakukan oleh BPK atau (Badan Permusyawaratan Kalurahan) di masing-masing lokasi yang menggelar pemilihan," kata dia.
Baca: Pasutri di Sidoarjo Rebutan Kursi Kepala Desa
Ia menyatakan, Pilkades serentak akan memakai metode e-voting dengan melibatkan 256.086 pemilik hak suara. Masyarakat pemegang hak pilih bisa memakai haknya di 921 TPS yang tersebar di 35 desa.
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ, 10 Desember 2020, Budiharjo menambahkan, jumlah pemilih di setiap TPS dibatasi maksimal 500 orang. Hal itu memperhatikan situasi pandemi covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini.
"Pilkades atau pemilihan lurah 2021 akan melibatkan warga di 470 dusun dan tersebar di 17 kapanewon (kecamatan)," ujarnya.
Sleman: Anggota DPRD Kabupaten Sleman, Surana, mengatakan rencana gelaran pemilihan kepala desa
(Pilkades) atau pemilihan lurah serentak pada 22 Agustus harus bebas dari kepentingan partai politik. Ketua DPD NasDem Sleman ini menekankan, persiapan Pilkades saat ini memasuki tahapan pembentukan panitia.
"(Bebas kepentingan partai politik) ini untuk menjaga proses pembangunan demokrasi yang baik di masyarakat. Panitia harus netral," kata Surana lewat keterangan tertulis, Senin, 22 Maret 2021.
Surana menduga adanya itikad mengisi panitia pemilihan berisi orang yang memiliki kepentingan dengan parpol. Meski orang dari partai politik diperbolehkan, kata dia, hal itu menjadikan ancaman netralitas panitia pemilihan.
Baca: Tak Puas Hasil Pilkades, Warga di Sleman Rusak Jalan Desa
"Karenanya ini membutuhkan pengawasan. Saya kira, masyarakat dan kita semua perlu ikut terlibat mengawasi prosesnya," ungkap Surana.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, Budiharjo, mengungkapkan tahapan Pilkades di 35 desa telah mulai disosialisasikan. Ia mengatakan, pembentukan panitia pemilihan dimulai hari ini.
"Proses pembentukan panitia pemilihan lurah ini dilakukan oleh BPK atau (Badan Permusyawaratan Kalurahan) di masing-masing lokasi yang menggelar pemilihan," kata dia.
Baca: Pasutri di Sidoarjo Rebutan Kursi Kepala Desa
Ia menyatakan, Pilkades serentak akan memakai metode e-voting dengan melibatkan 256.086 pemilik hak suara. Masyarakat pemegang hak pilih bisa memakai haknya di 921 TPS yang tersebar di 35 desa.
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ, 10 Desember 2020, Budiharjo menambahkan, jumlah pemilih di setiap TPS dibatasi maksimal 500 orang. Hal itu memperhatikan situasi pandemi covid-19 yang masih terjadi sampai saat ini.
"Pilkades atau pemilihan lurah 2021 akan melibatkan warga di 470 dusun dan tersebar di 17 kapanewon (kecamatan)," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
