Sidang Tipiring Protokol Kesehatan yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo. Dokumentasi/ Syaikhul Hadi
Sidang Tipiring Protokol Kesehatan yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo. Dokumentasi/ Syaikhul Hadi

Denda Pelanggar Prokes di Sidoarjo Mencapai Rp155 Juta

Nasional pandemi covid-19 zona covid-19 protokol kesehatan
Syaikhul Hadi • 08 Oktober 2020 10:46
Sidoarjo: Kejaksaan Negeri Sidoarjo mencatat jumlah pelanggar protokol kesehatan selama tiga pekan terakhir mencapai 1.311 perkara. Sementara denda yang dikumpulkan mencapai sekitar Rp155 juta.
 
Jaksa Kejari Sidoarjo, Ridwan Dermawan, mengatakan Kejari Sidoarjo konsisten mengambil peran konstruktif dan proporsional dalam memperketat protokol kesehatan. Terutama mendukung operasi yustisi di kabupaten Sidoarjo.
 
"Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan baik, mengingat kasus covid-19 mudah menyebar dan bisa mrnimpa siapapun," kata Ridwan Dermawan, di Sidoarjo, Kamis, 8 Oktober
2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Ridwan Kamil Minta RS Swasta Bantu Pemkab Bogor
 
Operasi Yustisi yang digelar sejak pertengahan September lalu tidak hanya melibatkan jajaran kepolisian, melainkan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dalam operasi tersebut, para pelanggar protokol kesehatan langsung dilakukan sidang ditempat.
 
"Tentunya, kami sangat mendukung langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan covid-19. Dengan harapan pemberlakuan sudang ditempat bisa memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dimulai dari protokol kesehatan," jelasnya.
 
Berdasarakan data yang ada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tercatat ada sekitar 1.311 perkara yang berhasil disidangkan dalam operasi yustisi. Adapun denda yang berhasil dikumpulkan berjumlah Rp.155.161.000.
 
Sebelumnya Pelaksana Harian Bupati Sidoarjo, Achmad Zaini, menyatakan denda bagi pelanggar protokol kesehatan nantinya akan dimasukkan ke kas daerah. Para pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda Rp150 hingga Rp500 ribu.
 
Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan ini sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020, Perubahan atas Perda Provinsi Jatim Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
 

 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif