Surabaya: Sebanyak 729 ijazah pelajar SMA/SMK di Surabaya ditahan pihak sekolah dengan alasan melunasi biaya administrasi SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).
Menyikapa hal itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengambil kebijakan membayar seluruh tunggakan SPP tersebut. Anggaran diambil dari dari zakat yang dibayarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya.
"Jadi dari 729 tadi, uang untuk menebus ijazah itu totalnya Rp1,7 miliar. Dari mana uangnya?, dari Baznas dari zakat para ASN. Inilah yang saya bilang membangun Surabaya melalui gotong-royong," kata Eri, di Surabaya, Rabu, 15 Juni 2022.
Eri mengaku tak ingin lagi ada pelajar Surabaya yang ijazahnya ditahan pihak sekolah. Karena menurutnya, mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.
"Entah uang gedung atau apa itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Semoga tahun ini yang terakhir dan tidak ada lagi (pelajar) yang tidak bisa menebus ijazahnya," katanya.
Baca: Sri Sultan Minta Orang Tua Tak Paksakan Anak Masuk Sekolah Favorit
Eri mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, apabila bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) belum cukup untuk menutupi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap membantu menganggarkan melalui Beasiswa.
"Kalau ternyata masih ada yang dibutuhkan, maka kita juga anggarkan untuk beasiswa anak-anak SMA sederajat. Jadi, berapa ratus ribu umpamanya, setelah itu jangan lagi diminta," ujarnya.
Eri meyakini, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim memiliki semangat yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebabnya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya menyelesaikan persoalan pendidikan tersebut.
"Yang terpenting, di Surabaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan atau bekerja, karena tidak punya ijazah lantaran ditahan," katanya.
Surabaya: Sebanyak 729
ijazah pelajar SMA/SMK di Surabaya ditahan pihak sekolah dengan alasan melunasi biaya administrasi SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).
Menyikapa hal itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengambil kebijakan membayar seluruh tunggakan SPP tersebut. Anggaran diambil dari dari zakat yang dibayarkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya.
"Jadi dari 729 tadi, uang untuk menebus ijazah itu totalnya Rp1,7 miliar. Dari mana uangnya?, dari Baznas dari zakat para ASN. Inilah yang saya bilang membangun Surabaya melalui gotong-royong," kata Eri, di Surabaya, Rabu, 15 Juni 2022.
Eri mengaku tak ingin lagi ada pelajar Surabaya yang ijazahnya ditahan pihak sekolah. Karena menurutnya, mencerdaskan anak bangsa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.
"Entah uang gedung atau apa itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Semoga tahun ini yang terakhir dan tidak ada lagi (pelajar) yang tidak bisa menebus ijazahnya," katanya.
Baca: Sri Sultan Minta Orang Tua Tak Paksakan Anak Masuk Sekolah Favorit
Eri mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, apabila bantuan operasional sekolah (BOS) maupun bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda) belum cukup untuk menutupi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap membantu menganggarkan melalui Beasiswa.
"Kalau ternyata masih ada yang dibutuhkan, maka kita juga anggarkan untuk beasiswa anak-anak SMA sederajat. Jadi, berapa ratus ribu umpamanya, setelah itu jangan lagi diminta," ujarnya.
Eri meyakini, Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim memiliki semangat yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Oleh sebabnya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya menyelesaikan persoalan pendidikan tersebut.
"Yang terpenting, di Surabaya tidak ada lagi anak yang tidak bisa meneruskan ke jenjang pendidikan atau bekerja, karena tidak punya ijazah lantaran ditahan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
