Susah Payah Membangun Gereja di Pojok Bantul

Bantul: Sepetak tanah dengan sejumlah patok batas tampak gersang. Di lahan beralamat di Dusun Jurug RT 47 Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu masih menjulang sejumlah pohon, seperti jati, asem, mangga, kelapa, dan buah-buahan.  Tak tampak jelas patok pembatas di sepetak lahan itu. Namun, sebagian petak tanah seluas 246 meter persegi itu rencananya akan dibangun Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu.  “Di lahan ini mau dibangun gereja tapi belum dibangun karena masih ngurus izin,” kata Ketua RT 47 Dusun Jurug, Sarijan ditemui di kediamannya pada 24 Oktober 2020.  Sebenarnya, GPdI Immanuel Sedayu telah memiliki dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dokumen itu terbit dengan nomor register 0116/DPMPT/212/I/2019 pada 15 Januari 2019. Gereja tersebut kemudian berdiri di lahan seluas 325 meter persegi di Dusun Bandut Lor, Desa Argorejo.  Ketua RT 47 Dusun Jurug, Sarijan menunjukkan lahan yang akan dibangun GPdI Immanuel Sedayu. Medcom/Mustaqim Selang beberapa bulan, sempat terjadi protes dan penolakan atas keberadaan gereja itu dari sekelompok warga. Kasus penolakan itu sempat dimediasi di tingkat kecamatan namun tak ada titik temu.  Naik ke tingkat kabupaten, mediasi tetap buntu. Bupati Bantul, Suharsono, malah membatalkan IMB GPdI Immanuel Sedayu pada Jumat, 26 Juli 2019. Proses pembatalan tercatat dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan GPdI Immanuel Sedayu sebagai Rumah Ibadat yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat. Pengurus GPdI Immanuel Sedayu kemudian menggugat pembatalan IMB itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta.  Saat gugatan berjalan, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pertemuan dengan pengurus GPdI Immanuel Sedayu. Hasilnya, gugatan tersebut dicabut dan Pemerintah Kabupaten Bantul mengeklaim hendak memfasilitasi proses pembangunan GPdI Immanuel Sedayu di lokasi baru. Namun, sejak Februari lalu, pengurus gereja ternyata harus berjuang memproses perizinan dari titik nol.  Menurut Sarijan, Pendeta Tigor Yunus Sitorus, pimpinan GPdI Immanuel Sedayu, memulai seluruh proses perizinan IMB dari awal. Ia mengatakan Pendeta Sitorus harus meminta tanda tangan dukungan ke minimal 60 warga. Lantaran masih proses izin, Sarijan menyarankan Pendeta Sitorus membangun rumah pribadi lebih dulu.  “Wingi (kemarin), Pak Sitorus ke sini bilang akan mendirikan rumah ibadah. Tanah kan sudah dibeli. Kalau mau, dirikan bangunan rumah dulu enggak apa-apa. Secara pribadi dulu,” ujarnya.  Namun, saran itu tak bisa dilakukan karena kepentingan utama Pendeta Sitorus mendirikan rumah ibadah. Sarijan lantas menyarankan sejumlah hal, mulai dari pindah status kependudukan lebih dulu, pendekatan ke warga, dan meminta tanda tangan warga sekitar 60 orang sebagai pelengkap perizinan IMB.  Sarijan bersedia memfasilitasi meminta tanda tangan warga. Hal itu belum dilakukan lantaran masih situasi pandemi covid-19. Menurut Sarijan, permintaan tanda tangan tak hanya ke warga di RT 47, namun menjangkau warga RT 46 dan RT 48.  “Pak Sitorus juga sudah bakti sosial di sini, ke RT 46 dan 47. Kalau mau minta tanda tangan ke warga sini, RT 47 itu ada 22 KK, atau sekitar 60-an jiwa. Bisa ditambah warga dari RT 48 sama RT 46,” kata lelaki berusia 67 tahun ini.  Ia menegaskan siap mendukung upaya pembangunan GPdI Immanuel Sedayu. Sarijan mengatakan masyarakat di sekitar sudah hidup dalam kondisi majemuk dengan latar belakang agama Katolik dan Islam.  Suratini, warga RT 46, mengatakan tak keberatan di Dusun Jurug akan dibangun gereja. Menurut dia, pengurus gereja harus lebih dulu bersosialisasi langsung ke masyarakat sekitar.  “Sampai sekarang belum ada (sosialisasi). Kalau info mau ada pembangunan gereja itu warga sudah tahu,” katanya.  Ia meyakini masyarakat tak keberatan bila proses pembangunan gereja dilakukan terbuka dan sepengetahuan masyarakat. Ia mengatakan warga tak ingin muncul permasalahan dengan kemunculan gereja baru.  “Semua agama kan prinsipnya sama, tapi jalannya sendiri-sendiri,” ujar perempuan 60 tahun ini. Sementara, jemaat GPdI Immanuel Sedayu sampai saat ini masih menjalani ibadah secara daring tiap pekannya. Pendeta Sitorus selalu memimpin dari kediamannya selama situasi pandemi. Ia ditemani seorang istri dan dua anaknya.  Sejak pihaknya mencabut gugatan di PTUN karena pencabutan IMB, menurut Pendeta Sitorus, Pemerintah Kabupaten Bantul akan membantu proses perizinan. Namun, ia merasa pemerintah seperti sebatas berjanji. Setelah mengambil formulir pengurusan IMB, sampai saat ini beragam proses ia jalankan sendiri.  “Yang jadi kewajiban saya menyediakan lahan. Saya sudah sediakan lahan dengan cara pinjam uang dari bank. Info dari luar seolah-olah pemda yang siapkan, padahal itu beli pakai uang pribadi saya,” kata dia.  Sitorus mengatakan masih mengurus kebutuhan sertifikasi tanah. Ia mengatakan lahan untuk bangunan gereja telah memasuki proses akta jual beli (AJB). Proses tersebut akan menghadirkan pemilik tanah, Pendeta Sitorus, dengan notaris.  Selain itu, Pendeta Sitorus hampir menyelesaikan persyaratan kebutuhan 90 tanda tangan dari jemaat. Dari jumlah itu, 85 persen selesai. Menurut dia, tinggal kebutuhan minimal 60 tanda tangan warga yang tertunda karena pandemi covid-19.  “Sempat ada gejolak kecil dari pihak luar yang memberikan masukan ke warga, tapi itu sudah di-clear-kan oleh pemda. Pemda sudah panggil lurah dan lurah akan dukung asal ikuti prosedur,” katanya.  Pendeta Sitorus memimpin ibadah daring dari kediamannya. Medcom/Mustaqim Pendeta Sitorus akan berupaya menyelesaikan kebutuhan persyaratan tanda tangan warga dari RT 47 serta sebagian RT 46 dan RT 48 di Dusun Jurug. Ia berharap November ini persyaratan itu bisa rampung. Di sisi lain, ia menyebut, salah satu pemuka agama di Desa Argosari telah mendukung rencananya membangun gereja.  Namun, Pendeta Sitorus berharap Pemerintah Kabupaten Bantul bisa memfasilitasi dengan terlibat aktif membantu mencari dukungan tanda tangan ke warga di Dusun Jurug. Ia merasa keterlibatan pemerintah akan menambah legitimasi di masyarakat.  “Kalau saya maju sendiri mungkin beda dengan Pemda. Pemda kan punya power, demikian dukuh dan lurah juga kan beda dengan saya sendiri. Harapannya syarat (pengurusan IMB) ini segera selesai,” ujarnya.  Salah satu hal yang membuat Sitorus bersemangat untuk berjuang adalah membaiknya hubungan dengan warga di sekitar gereja lama yang berlokasi di Dusun Bandut Lor. Ceritanya, Pendeta Sitorus sempat terpapar covid-19 pada 9 September lalu. Istrinya menyusul terkonfirmasi positif covid-19 dua hari berselang. Mereka lantas dirawat di rumah sakit lapangan Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.  Selama dirawat 12 hari, dua anak Pendeta Sitorus tetap tinggal di Dusun Bandut Lor. Pendeta Sitorus senang warga di lingkungan sekitar mendukung keluarganya, meskipun sebagian sempat terlibat dalam penolakan keberadaan gereja. Warga secara terkoordinasi memberikan bantuan logistik untuk kedua anaknya, termasuk jemaat GPdI Immanuel Sedayu.  “Selama kami karantina, warga secara bergilir menyiapkan kebutuhan (anak) kami. Itu bagi saya kabar baik yang dikoordinasi RT. (Makanan) ditaruh depan pintu. Sampai kita berlimpah makanan. Saya pulang dari rumah sakit, banyak makanan,” kata dia.  Baginya, itu jadi sinyal positif. Ia merasa memperoleh dukungan moral dari tetangganya agar bisa sembuh dari covid-19. Bahkan, ia mengaku saat ini dalam situasi lebih nyaman.      Restriksi berbalut administrasi Direktur Riset Setara Institute, Halili, menuding Pemerintah Kabupaten Bantul sengaja melakukan restriksi atau pembatasan yang dibalut dalam bentuk administrasi. Hal ini menyebabkan proses pembangunan rumah ibadah menjadi lambat. Ia mengatakan waktu sekitar sembilan bulan sangat lama dalam memproses perizinan.   “Dalam hal ini mempersulit, menghalang-halangi. Sudah lama kasus ini. Sejak awal 2020 kan, sembilan bulan. Kalau masalahnya hanya soal teknis, sembilan bulan terlalu lama watunya,” kata Halili.  Halili mengatakan pemerintah daerah memiliki mandat memfasilitasi proses pendirian rumah ibadah. Ia merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.  Ia mengatakan syarat 90 tanda tangan jemaat dan 60 tanda tangan warga memang perlu dipenuhi dalam perizinan pendirian rumah ibadah. Namun, ia berpandangan pemerintah harus terlibat dalam pemenuhan persyaratan itu jika belum bisa dipenuhi.  Kalau Pemerintah Kabupaten Bantul kekeh pada 90/60, Halili meminta pengambil kebijakan kembali ke original inten yang terdapat pada niat asli di balik pengaturan rumah ibadah. Halili menuturkan syarat 90/60 itu bukan syarat absolut dan memiliki dasar dari aturan yang dikeluarkan Kementerian Agama.  “Angka 90/60 itu bukan angka yang streak. Kalau ada kesulitan memenuhi angka itu, terutama yang 60 tanda tangan di luar pemeluk agama itu, harusnya kewajiban pemerintah melakukan fasilitasi bagaimana agar warga sekitar support. Tidak ada alasan (Pemerintah Kabupaten Bantul) untuk tidak memfasilitasi pendirian GPdI Immanuel Sedayu, harus difasilitasi karena mandat konstitusional jelas negara menjamin hak mereka untuk ibadah,” ujar dosen Universitas Negeri Yogyakarta ini.  Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis, mengatakan pemerintah akan memproses perizinan jika persyaratan pendirian bangunan GPdI Immanuel Sedayu di Dusun Jurug lengkap. Helmi menyebut percepatan bisa dilakukan bila seluruh berkas terpenuhi.  “Apa yang dibutuhkan, misalnya IMB, nanti kita lakukan percepatan kalau persyaratannya sudah benar. Misalnya, lokasi sudah fix, tetangga sudah tidak masalah, kemudian gambar teknisnya tidak masalah, kita lakukan percepatan penerbitan IMB itu,” katanya.  Ia mengaku menyanggupi bila Pendeta Sitorus meminta bantuan dukungan untuk mencari tanda tangan ke warga. Namun, permintaan bantuan harus dilakukan secara resmi. Adapun Helmi mengeklaim tak ada niatan pemerintah mempersulit Pendeta Sitorus. Menurutnya, proses yang dijalankan selama ini menyesuaikan prosedur.  “Prinsipnya bisa sepanjang Pak Sitorus mengajukan permohonan (bantuan). Kalau tak ada permohoban tiba-tiba masuk, kami tak punya ketentuan seperti itu,” kata dia. Helmi menambahkan pihaknya mendorong seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga kecamatan bisa terlibat dalam mencegah tindak intoleransi ke depan. Menurutnya, sikap mengharga terhadap sesama manusia harus selalu dijaga.  “Menghargai perbedaan. Saling menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang punya hak memiliki keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Keterlibatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) menjadi penting,” ucapnya.