Ketua Fraksi PKB, Kholis Fuad (kiri). (Foto: Medcom.id/Rhobi Sani)
Ketua Fraksi PKB, Kholis Fuad (kiri). (Foto: Medcom.id/Rhobi Sani)

BK DPRD Jepara tak Punya Sistem Beracara

Nasional dprd pelanggaran etik
Rhobi Shani • 18 Mei 2020 18:33
Jepara: Mosi tidak percaya yang dilayangkan tiga wakil ketua DPRD Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kepada ketua mereka, belum dapat diproses Badan Kehormatan (BK) DPRD. Sebabnya, BK tak punya sistem beracara untuk memproses aduan tersebut.
 
Ketua Fraksi PKB, Kholis Fuad, mengatakan salah satu syarat BK dapat memproses laporan yaitu harus memiliki tata cara beracara. Itu harus melalui mekanisme sidang paripurna.
 
“Saya sudah pernah konsultasi dengan DPR RI, segala bentuk aduan tidak bisa diproses jika BK Jepara belum punya tata cara beracara itu. Jadi kita tunggu saja BK (mau) seperti apa,” ujar Kholis, Minggu, 18 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, sejumlah wakil ketua DPRD Jepara melaporkan Ketua DPRD Jepara ke BK sebagai mosi tidak percaya dari 36 anggota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 anggota mengaku merasa kecolongan atas pelaporan yang dilakukan para wakil ketua.
 
Baca juga:Pembiayaan Pasien Covid-19 di RSUP Dr Sardjito Rp7 Miliar
 
“Padahal kami sebetulnya tidak sampai ke arah itu (laporan ke BK). Tidak ada niat dari kami untuk melengserkan Pak Imam (Ketua DPRD). Tapi malah pimpinan yang lain ingin meneruskan itu,” kata Kholis.
 
Bila BK memproses laporan itu, Kholis berharap seluruh anggota yang membubuhkan tanda tangan pada pernyataan mosi tidak percaya diklarifikasi.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, mengatakan dasar laporan tiga Wakil Ketua DPRD kepada BK adalah mosi tidak percaya atas 36 anggota DPRD Jepara. Mosi bertujuan menjatuhkan Imam Zusdi Ghazali, dari jabatan Ketua DPRD Jepara.
 
“Kami meminta DPC, DPW, DP Partai Persatuan Pembangunan untuk segera menarik SK (surat keputusan) saudara Imam Zusdi Ghozali dan menerbitkan SK yang baru untuk menggantikannya,” beber Pratikno.
 
Baca:Mosi Tidak Percaya Ketua DPRD Jepara Bukan untuk Melengserkan Jabatan
 

(MEL)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif