Surabaya: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tak sepakat era Presiden Joko Widodo disamakan dengan era Orde Baru. Bahlil menyinggung jika sekarang masih zaman Orde Baru, dirinya tidak mungkin menjadi menteri seperti sekarang.
"Bapak, ibu semua jangan kita lupa, di zaman Orde Baru, orang kayak saya belum tentu jadi menteri karena dari kampung. Dalam konten keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang pemilu kita, untuk calon presiden itu sebenarnya harus S1. Tapi kemudian direvisi untuk SMA, enggak ada yang ribut. Itu semua demokrasi. Kenapa sekarang kita harus mempersoalkan tentang persoalan ini?" ujar Bahlil di Surabaya, Senin, 4 Desember 2023.
Bahlil mempertanyakan pernyataan salah satu ketua umum partai yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti Orde Baru. Padahal partainya sebagai pengusung utama dan bagian dari pemerintahan itu sendiri. Menurut Bahlil, sejak 2014 sampai 2023 sekarang, menteri terbanyak berasal dari partai pendukung pemerintah.
"Para menteri tersebut di antaranya berasal dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Jadi siapa yang sebenarnya Orde Baru itu?" kata Bahlil.
Ketua Relawan Pilar 08 itu mengajak semua pihak menyambut pesta demokrasi dengan santun dan gembira. Gagasan dan ide-ide diperlukan bukan justru dengan saling menuduh dan menakuti-nakuti rakyat dengan narasi Orde Baru.
"Bapak, ibu semua kalau ada capres atau cawapres yang menyinggung, jangan kita tanggapi serius. Kita happy dan santai saja," ujar Bahlil.
Surabaya: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (
BKPM) Bahlil Lahadalia tak sepakat era Presiden Joko Widodo disamakan dengan era Orde Baru. Bahlil menyinggung jika sekarang masih zaman Orde Baru, dirinya tidak mungkin menjadi menteri seperti sekarang.
"Bapak, ibu semua jangan kita lupa, di zaman Orde Baru, orang kayak saya belum tentu jadi menteri karena dari kampung. Dalam konten keputusan
Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang pemilu kita, untuk calon presiden itu sebenarnya harus S1. Tapi kemudian direvisi untuk SMA, enggak ada yang ribut. Itu semua demokrasi. Kenapa sekarang kita harus mempersoalkan tentang persoalan ini?" ujar Bahlil di Surabaya, Senin, 4 Desember 2023.
Bahlil mempertanyakan pernyataan salah satu ketua umum partai yang menyebut pemerintahan
Presiden Joko Widodo seperti Orde Baru. Padahal partainya sebagai pengusung utama dan bagian dari pemerintahan itu sendiri. Menurut Bahlil, sejak 2014 sampai 2023 sekarang, menteri terbanyak berasal dari partai pendukung pemerintah.
"Para menteri tersebut di antaranya berasal dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Jadi siapa yang sebenarnya Orde Baru itu?" kata Bahlil.
Ketua Relawan Pilar 08 itu mengajak semua pihak menyambut pesta demokrasi dengan santun dan gembira. Gagasan dan ide-ide diperlukan bukan justru dengan saling menuduh dan menakuti-nakuti rakyat dengan narasi Orde Baru.
"Bapak, ibu semua kalau ada capres atau cawapres yang menyinggung, jangan kita tanggapi serius. Kita happy dan santai saja," ujar Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
