Batam: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi sekitar 78 ribu warga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum mendapat bantuan tunai dari pemerintah pusat.
"Ada 78.000 masyarakat yang tercatat di seluruh Kepri, nanti nilainya yang kami berikan itu sebesar Rp300 ribu per keluarga," kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Kota Batam, Rabu, 14 September 2022.
Menurut dia, pemerintah provinsi menyiapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk memberikan BLT. Warga tersebut tidak terdata mendapat bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi masih menunggu DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyetujui pengalokasian dana untuk BLT dalam APBD Perubahan. "Sudah hampir pengesahan," katanya.
Ansar mengatakan pemerintah provinsi juga masih menanti balasan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal rencana penyaluran BLT dari pemerintah daerah.
Menurut dia, BLT dari pemerintah provinsi nantinya akan disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota bersamaan dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kabupaten/kota.
"Nanti akan didistribusikan oleh kabupaten/kota dan uangnya akan digabung dengan uang kabupaten/kota," katanya.
Ia mengatakan penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah mencakup nelayan, pengemudi ojek, hingga pengemudi angkutan umum.
Menurut dia, bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah rencananya disalurkan melalui pengurus lingkungan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di setiap kelurahan.
"Lewat RT RW lebih bagus, sekalian verifikasi agar tak salah sasaran," katanya.
Ansar mengatakan BLT dari pemerintah daerah hanya diberikan satu kali bagi setiap keluarga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kota Batam mengupayakan pengalokasian dana untuk memberikan bantuan tunai bagi 40 ribu keluarga di kota tersebut, yang penduduknya lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau.
"Kalau kebutuhannya Rp14 miliar tapi cuma ada Rp5 miliar, provinsi akan sumbang Rp4 miliar, nanti Batam yang tambah," kata Ansar.
Batam: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan
bantuan langsung tunai (BLT) bagi sekitar 78 ribu warga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum mendapat bantuan tunai dari pemerintah pusat.
"Ada 78.000 masyarakat yang tercatat di seluruh Kepri, nanti nilainya yang kami berikan itu sebesar Rp300 ribu per keluarga," kata Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Kota Batam, Rabu, 14 September 2022.
Menurut dia, pemerintah provinsi menyiapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk memberikan
BLT. Warga tersebut tidak terdata mendapat bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau
BLT BBM dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi masih menunggu DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyetujui pengalokasian dana untuk BLT dalam APBD Perubahan. "Sudah hampir pengesahan," katanya.
Ansar mengatakan pemerintah provinsi juga masih menanti balasan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal rencana penyaluran BLT dari pemerintah daerah.
Menurut dia, BLT dari pemerintah provinsi nantinya akan disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota bersamaan dengan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kabupaten/kota.
"Nanti akan didistribusikan oleh kabupaten/kota dan uangnya akan digabung dengan uang kabupaten/kota," katanya.
Ia mengatakan penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah mencakup nelayan, pengemudi ojek, hingga pengemudi angkutan umum.
Menurut dia, bantuan langsung tunai dari pemerintah daerah rencananya disalurkan melalui pengurus lingkungan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di setiap kelurahan.
"Lewat RT RW lebih bagus, sekalian verifikasi agar tak salah sasaran," katanya.
Ansar mengatakan BLT dari pemerintah daerah hanya diberikan satu kali bagi setiap keluarga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kota Batam mengupayakan pengalokasian dana untuk memberikan bantuan tunai bagi 40 ribu keluarga di kota tersebut, yang penduduknya lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau.
"Kalau kebutuhannya Rp14 miliar tapi cuma ada Rp5 miliar, provinsi akan sumbang Rp4 miliar, nanti Batam yang tambah," kata Ansar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
