Ambon: Bawaslu Maluku mengusulkan dana hibah dari pemerintah provinsi sebesar Rp260 miliar untuk pelaksanaan tahapan pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
"Untuk dana hibah kita minta Rp260 miliar ini telah kami ajukan melalui surat resmi ke Gubernur Maluku," kata Ketua Bawaslu Maluku, Subair, di Ambon, Selasa, 17 Januari 2023.
Usulan dana hibah Rp260 miliar ini masih merupakan sebuah perhitungan yang ideal karena tentu saja masih ada sharing serta dilakukan berbagai penyesuaian dengan setiap kabupaten dan kota.
Penjelasan Subair disampaikan dalam rapat kerja Bawaslu dengan Komisi I DPRD Maluku dipimpin Amir Rumra selaku ketua komisi.
Menurut Subair dana hibah yang diajukan inilah dianggap ideal untuk pelaksanaan berbagai tahapan pilkada serentak 2024 sehingga diharapkan bisa dipenuhi.
"Lewat komunikasi seperti ini diharapkan kepada DPRD dengan kewenangannya bisa membantu menyelesaikan persoalan karena kita adalah mitra bersama untuk menciptakan pemilu yang lebih baik," jelasnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, mengatakan pimpinan dan anggota komisi merespon permintaan audensi Bawaslu Maluku dan KPU provinsi berkaitan dengan proses pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024 yang agak berbeda dibanding pemilu sebelumnya.
Bawaslu telah menyampaikan sejumlah persoalan ke pemerintah daerah termasuk dana hibah, karena pilkada sebelumnya bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah namun untuk tahun 2024 jabatan kepala daerah seluruhnya berakhir serempak.
"Apalagi tahapan pilkadanya sudah mulai berjalan pada November 2023 dan proses pemilihannya juga ada wilayah-wilayah yang menjadi domain non tahapan tetapi yang diharapkan hasil pemilu dengan pendekatan jujur dan adil itu sangat penting sementara Bawaslu berada pada proses pencegahan," ungkap Amir.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Ambon:
Bawaslu Maluku mengusulkan dana hibah dari pemerintah provinsi sebesar Rp260 miliar untuk pelaksanaan tahapan pengawasan
Pemilu dan
Pilkada serentak tahun 2024.
"Untuk dana hibah kita minta Rp260 miliar ini telah kami ajukan melalui surat resmi ke Gubernur Maluku," kata Ketua Bawaslu Maluku, Subair, di Ambon, Selasa, 17 Januari 2023.
Usulan dana hibah Rp260 miliar ini masih merupakan sebuah perhitungan yang ideal karena tentu saja masih ada sharing serta dilakukan berbagai penyesuaian dengan setiap kabupaten dan kota.
Penjelasan Subair disampaikan dalam rapat kerja Bawaslu dengan Komisi I DPRD Maluku dipimpin Amir Rumra selaku ketua komisi.
Menurut Subair dana hibah yang diajukan inilah dianggap ideal untuk pelaksanaan berbagai tahapan pilkada serentak 2024 sehingga diharapkan bisa dipenuhi.
"Lewat komunikasi seperti ini diharapkan kepada DPRD dengan kewenangannya bisa membantu menyelesaikan persoalan karena kita adalah mitra bersama untuk menciptakan pemilu yang lebih baik," jelasnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, mengatakan pimpinan dan anggota komisi merespon permintaan audensi Bawaslu Maluku dan KPU provinsi berkaitan dengan proses pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024 yang agak berbeda dibanding pemilu sebelumnya.
Bawaslu telah menyampaikan sejumlah persoalan ke pemerintah daerah termasuk dana hibah, karena pilkada sebelumnya bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah namun untuk tahun 2024 jabatan kepala daerah seluruhnya berakhir serempak.
"Apalagi tahapan pilkadanya sudah mulai berjalan pada November 2023 dan proses pemilihannya juga ada wilayah-wilayah yang menjadi domain non tahapan tetapi yang diharapkan hasil pemilu dengan pendekatan jujur dan adil itu sangat penting sementara Bawaslu berada pada proses pencegahan," ungkap Amir.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
