Bogor: Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus covid-19 yang makin tak terkendali. Hal itu berdasarkan data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar covid-19.
"PPKM yang kita terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro," ungkap Bima Arya di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 27 Juni 2021.
Bima menyatakan, kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan. Pihaknya tidak bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat.
Baca: Varian Delta Punya Mutasi Baru yang Bernama Delta Plus, Ini Penjelasannya
"Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga,” jelas Bima.
Menurut Bima, Pemkot Bogor sudah melakukan beberapa langkah strategis. Seperti penambahan tempat tidur minimal 30 persen di seluruh RS, segera mengaktivasi RS Lapangan dan mengaktivasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di tiap kelurahan.
“Pemkot Bogor juga memutuskan untuk melakukan kebijakan WFH 100 persen bagi ASN. Seluruh kantor-kantor pemerintahan diberhentikan dulu. Kecuali sektor-sektor atau dinas yang langsung berfungsi untuk melayani publik, seperti Dinkes dan lain sebagainya. Ini sedang kita siapkan,” tambahnya.
Bogor: Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus
covid-19 yang makin tak terkendali. Hal itu berdasarkan data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena terpapar covid-19.
"PPKM yang kita terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro," ungkap Bima Arya di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 27 Juni 2021.
Bima menyatakan, kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan. Pihaknya tidak bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat.
Baca: Varian Delta Punya Mutasi Baru yang Bernama Delta Plus, Ini Penjelasannya
"Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga,” jelas Bima.
Menurut Bima, Pemkot Bogor sudah melakukan beberapa langkah strategis. Seperti penambahan tempat tidur minimal 30 persen di seluruh RS, segera mengaktivasi RS Lapangan dan mengaktivasi pusat isolasi berbasiskan masyarakat di tiap kelurahan.
“Pemkot Bogor juga memutuskan untuk melakukan kebijakan WFH 100 persen bagi ASN. Seluruh kantor-kantor pemerintahan diberhentikan dulu. Kecuali sektor-sektor atau dinas yang langsung berfungsi untuk melayani publik, seperti Dinkes dan lain sebagainya. Ini sedang kita siapkan,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LDS)
