Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Sulsel ke Gubernur, di Makassar, Sulawesi Selatan.
Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Sulsel ke Gubernur, di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pansus Angket DPRD Sulsel Fokus Lima Poin

Nasional pemerintah daerah hak angket
Muhammad Syawaluddin • 27 Juni 2019 16:34
Makassar: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan telah membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket untuk Gubernur Sulsel. Pansus akan menyelidiki dugaan adanya dualisme kepemimpinan antara Gubernur HM Nurdin Abdullah dan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman.
 
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah mengatakan, dalam hak angket itu ada lima poin yang paling menjadi perhatian dari anggota dewan sehingga hak angket menjadi jalan yang harus diambil. Pertama, seputar kontroversi surat keputusan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tentang pelantikan 193 pejabat.
 
Pelantikan diduga merupakan buntut dualisme kepemimpinan antara gubernur dan wakil gubernur. Akibatnya, Wagub diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), sedangkan pelantikan dibatalkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:DPRD Sulsel Gunakan Hak Angket ke Gubernur Nurdin
 
Inisiator hak angket menganggap wakil gubernur menyalahi Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 53 dan 54 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 
Kedua, inisiator juga menyinggung dugaan pelanggaran soal manajemen PNS dalam lingkup Pemprov Sulsel. Anggota dewan menduga ada praktik kolusi, nepotisme, dan pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur.
 
Poin ketiga, dugaan KKN dalam penempatan untuk pejabat tertentu. Sebab ditemukan banyak calon pejabat yang belum menemuhi persyaratan pangkat. Sedangkan di poin keempat, disinggung pencopotan pejabat pimpinan tinggi pratama tanpa mengindahkan prosedur dan mekanisme sesuai perundang-undangan.
 
Di poin kelima materi hak angket, legislator menyebut serapan anggaran APBD Provinsi Sulsel tahun 2019 masih sangat rendah. Berbagai masalah dianggap tidak cukup diselesaikan melalui hak bertanya atau interpelasi.
 
"Lima ini yang diduga ada akibat adanya dualisme kepemimpinan. Sehingga, hak angket itu lahir untuk melihat lebih jelas hal itu," jelasnya.
 
Sehingga, dia berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika dibiarkan maka, Sulawesi Selatan tidak memiliki arah yang jelas. Olehnya itu, menjadi tanggungjawab anggota DPRD untuk bisa memperingatkan dan melurusakan hal itu.
 
"Kalau ini dibiarkan mau ke mana Sulawesi Selatan ini. Sehingga, kewajiban kami untuk mengembalikan hal itu ke rel nya, supaya pemerintahan berjalan efektif," jelasnya.
 

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif