Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. ANTARA/HO-Polda Jateng
Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. ANTARA/HO-Polda Jateng

AJI dan LBH Pers Kecam Intimidasi Jurnalis di Wadas

Ahmad Mustaqim • 09 Februari 2022 17:09
Yogyakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam intimidasi aparat terhadap jurnalis di tengah pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa, 8 Februari 2022. Selain itu mereka juga mengecam pemutusan jaringan internet pada waktu yang sama.
 
Kecaman itu disampaikan melalui pernyataan sikap bersama AJI Yogyakarta, AJI Semarang, AJI Purwokerto, dan LBH Pers Yogyakarta yang diterima Medcom.id.
 
"Kami menyayangkan perilaku intimidasi jurnalis dan dugaan upaya pelambatan internet yang dialami warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah," kata Divisi Advokasi AJI Yogyakarta, Hartanto Ardi Saputra, Rabu, 9 Februari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kapolda Jateng Klaim Tak Ada Pengerahan Ribuan Personel ke Desa Wadas
 
Hartanto menjelaskan jurnalis Sorot.co merupakan pihak yang diintimidasi aparat kepolisian saat meliput pengukuran tanah. Jurnalis Sorot.co sempat diminta aparat tak berseragam menghapus rekaman video tentang aksi kekerasan polisi terhadap warga yang diambilnya dalam proses peliputan.
 
Berdasarkan kronologi singkat, kata Hartanto, jurnalis Sorot.co dan beberapa rekan jurnalis lain merekam para perempuan menangis serta aparat berpakaian preman mengejar warga hingga masuk ke rumah. Salah seorang polisi berpakaian preman mendekatinya dan menanyakan identitasnya.
 
"Saya jawab, saya wartawan dari Sorot. Saya sudah pakai ID Pers lengkap dan rompi PWI," kata Hartanto menirukan pernyataan jurnalis Sorot.co tersebut.
 
Setelah itu jurnalis tersebut juga dibawa ke bagian belakang salah satu rumah warga Wadas. Ia diinterogasi oleh beberapa orang polisi berpakaian preman. Saat itulah jurnalis tersebut diminta memperlihatkan rekaman video dan kemudian menghapusnya.
 
"Beberapa rekan jurnalis lain yang melihat kejadian tersebut mendekati korban. Mereka meyakinkan polisi, bahwa korban adalah jurnalis Sorot.co. Beberapa anggota polisi tersebut kemudian meninggalkan korban dan jurnalis lainnya," ungkap Hartanto.
 
Ia melanjutkan tindakan intimidasi polisi berbaju preman lakukan terhadap jurnalis Sorot.co merupakan tindakan menghalangi kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang.
 
Hal itu tertera di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut berbunyi 'Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta'.
 
"Kami meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya di Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri untuk memproses intimidasi tersebut sesuai dengan UU Pers. Kami juga mendesak Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk menegaskan kepada anggota kepolisian agar tidak menghalang-halangi tugas jurnalis saat melakukan peliputan di Desa Wadas," ujar Hartanto.
 
Kecam Peretasan
 
Di sisi lain, mereka juga mengecam tindakan peretasan akun media sosial instagram milik LBH Yogyakarta. LBH Yogyakarta merupakan tim kuasa hukum warga Wadas.
 
Akun instagram LBH Yogyakarta mendadak hilang pada Selasa, 8 Februari 2022 setelah sempat mengunggah berbagai informasi mengenai represi aparat di Desa Wadas.
 
"Kami kehilangan akses ke akun Instagram 19 menit setelah unggahan terkait represi aparat di Desa Wadas. Tepatnya pada pukul 23.20 WIB," demikian cuitan @LBHYogyakarta di Twitter.
 
Direktur LBH Pers Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana, menilai peretasan akun media sosial LBH Yogyakarta telah memutus akses keterbukaan informasi bagi publik terkait perkembangan terkini situasi di Desa Wadas yang dilindungi Undang-undang. Di sisi lain aparat kepolisian hari ini dikabarkan melakukan sweeping terhadap gawai milik warga di Wadas.
 
Pito mengatakan hal itu tidak bisa dibenarkan karena tidak ada landasan hukumnya. Bahkan tindakan aparat kepolisian tersebut diduga melanggar hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'.
 
Ia menegaskan tindakan itu juga diduga melanggar Pasal 22 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 
"Kami mengecam aksi peretasan terhadap akun media sosial LBH Yogyakarta, termasuk dugaan tindakan pelambatan akses internet di Wadas dan sweeping alat komunikasi warga Wadas. Kami mendesak Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk menghentikan tindakan intimidatif dan represif yang dilakukan terhadap warga Wadas dan tim kuasa hukum LBH Yogyakarta," ungkap Pito.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif