Cirebon: Petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menginginkan Harga Eceran Tertinggi (HET) diterapkan pada garam. Hal itu disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kala berkunjung ke lokasi tambak garam, Jum'at Oktober 2021.
Salah seorang petani garam, Ismail Marzuki, mengungkapkan, harga garam saat ini tidak berpihak pada petani. Terlebih garam yang diproduksi masih diolah dengan cara tradisional.
"Sudah dua tahun ini harga produksi garam menurun drastis, jadi kami minta ada penerapan HET garam supaya ada standarisasi harga," kata Ismail.
Bukan hanya itu, persoalan abrasi pun berpengaruh besar pada produksi garam. Secara langsung, masalah itu langsung berimbas pada petani garam di Kabupaten Cirebon.
"Persoalan abrasi laut menjadi persoalan pokok. Kami berharap kepada Bapak (Moeldoko) untuk mengetahui kondisi ini," ungkap dia.
Baca juga: Oknum Honorer Gondol 378 Unit PC Tablet Milik Sekolah
Untuk meningkatkan kualitas produksi sesuai kebutuhan garam industri, Ismail juga meminta pemerintah membantu memenuhi kebutuhan alat terutama plastik geomembran guna meningkatkan kandungan NaCL.
"Supaya produksi kami bisa masuk kebutuhan garam industri kami meminta bantuan plastik geomembran. Harga satu gulung plastik geomembran Rp5 juta. Jujur saja harga segitu kami tidak sanggup beli," ucap Ismail.
Menanggapi keluhan petani garam, Moeldoko menjelaskan pada 2020 Pemerintah memerlukan 4 juta ton garam. Sedangkan untuk kebutuhan industri sebanyak 3 juta dan kemampuan produksi garam lokal 1,3 juta ton. Karenanya pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan impor garam guna memenuhi kebutuhan garam nasional.
"Jadi nanti akan saya tindak lanjuti bersama menteri yang berkaitan supaya produksi garam nasional meningkat," kata Moeldoko.
Agar bisa bersaing, sambung dia, ada tantangan bagi petani untuk meningkatkan kualitas produksi garam. Terlebih dalam waktu dekat program revitalisasi bibir pantai serta impor garam tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga melainkan langsung pada industri penggunaannya. Langkah ini menghindari penyimpangan di pasar rakyat.
"Pemerintah mendorong petani garam tumbuh dengan baik dari sisi produksi dan yang harus diantisipasi sama petani garam setelah saya dapatkan informasi dari BMKG, cuaca ke depan akan tidak baik bagi petani garam jadi harus diantisipasi oleh petani," tutup Moeldoko.
Cirebon: Petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menginginkan Harga Eceran Tertinggi (HET) diterapkan
pada garam. Hal itu disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, kala berkunjung ke lokasi tambak garam, Jum'at Oktober 2021.
Salah seorang petani garam, Ismail Marzuki, mengungkapkan, harga garam saat ini tidak berpihak pada petani. Terlebih garam yang diproduksi masih diolah dengan cara tradisional.
"Sudah dua tahun ini harga produksi garam menurun drastis, jadi kami minta ada penerapan HET garam supaya ada standarisasi harga," kata Ismail.
Bukan hanya itu, persoalan abrasi pun berpengaruh besar pada produksi garam. Secara langsung, masalah itu langsung berimbas pada petani garam di Kabupaten Cirebon.
"Persoalan abrasi laut menjadi persoalan pokok. Kami berharap kepada Bapak (Moeldoko) untuk mengetahui kondisi ini," ungkap dia.
Baca juga:
Oknum Honorer Gondol 378 Unit PC Tablet Milik Sekolah
Untuk meningkatkan kualitas produksi sesuai kebutuhan garam industri, Ismail juga meminta pemerintah membantu memenuhi kebutuhan alat terutama plastik geomembran guna meningkatkan kandungan NaCL.
"Supaya produksi kami bisa masuk kebutuhan garam industri kami meminta bantuan plastik geomembran. Harga satu gulung plastik geomembran Rp5 juta. Jujur saja harga segitu kami tidak sanggup beli," ucap Ismail.
Menanggapi keluhan petani garam, Moeldoko menjelaskan pada 2020 Pemerintah memerlukan 4 juta ton garam. Sedangkan untuk kebutuhan industri sebanyak 3 juta dan kemampuan produksi garam lokal 1,3 juta ton. Karenanya pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan impor garam guna memenuhi kebutuhan garam nasional.
"Jadi nanti akan saya tindak lanjuti bersama menteri yang berkaitan supaya produksi garam nasional meningkat," kata Moeldoko.
Agar bisa bersaing, sambung dia, ada tantangan bagi petani untuk meningkatkan kualitas produksi garam. Terlebih dalam waktu dekat program revitalisasi bibir pantai serta impor garam tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga melainkan langsung pada industri penggunaannya. Langkah ini menghindari penyimpangan di pasar rakyat.
"Pemerintah mendorong petani garam tumbuh dengan baik dari sisi produksi dan yang harus diantisipasi sama petani garam setelah saya dapatkan informasi dari BMKG, cuaca ke depan akan tidak baik bagi petani garam jadi harus diantisipasi oleh petani," tutup Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
