Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memastikan tidak menutupi data penyebaran covid-19 yang terjadi di wilayah setempat. Demikian hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Rahmat menyampaikan hal tersebut saat dimintai tanggapannya mengenai pernyataan Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan yang menyebut sejumlah kepala daerah kerap menutupi data penyebaran covid-19 untuk membentuk citra positif.
"Kalau di Kota Bekasi insyaallah (tidak menutupi data), ini tadi BNPB, Kabid P2P mau koordinasi ke sana (Kemenkes). Karena kita kan lagi cleansing data sampah itu. Terus Pikobar sudah datang ke sini, Kemenkes sudah datang ke sini, kalau kita, kita mengejar," kata Rahmat di Bekasi, Jumat 20 Agustus 2021.
Baca: Kepala Daerah Menutupi Data Covid-19 untuk Kepentingan Politik
Dia kemudian menyinggung tentang sempat terjadinya perbedaan data di lama Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) dengan yang dimiliki Pemkot Bekasi.
Pada data Pikobar, kasus covid-19 aktif di Kota Bekasi tanggal 15 Agustus 2021 terdapat sebanyak 5.828 kasus. Padahal, kasus aktif yang tercatat berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Bekasi terdapat sebanyak 1.028 kasus.
"Kalau saya menutup-nutupi sekarang berarti data di sana tinggi, ya anda boleh lacak, silakan, ada nggak data yang segitu itu tuh, itu kan data yang mungkin sebulan dua bulan yang lalu," ujarnya.
Rahmat menyatakan, tidak boleh ada permainan data penyebaran covid-19.
"Jadi ini nyawa, jangan dimainkan. Pengin bagus tapi nyawa orang dipertaruhkan, nggak boleh. Nyawa jangan lagi satu, separuh saja nggak boleh," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan menyebut sejumlah kepala daerah kerap menutupi data penyebaran covid-19 untuk membentuk citra positif. Kondisi tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar karena data perkembangan covid-19 di daerah dan pusat tak pernah sinkron.
"Ada dimensi politik di tingkat lokal, ini jarang dibahas, bagaimana lokal yang mencicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus," ujar Abetnego dalam diskusi virtual, Rabu, 18 Agustus 2021.
Abetnego menyebut permasalahan ini membuat kurva penanganan covid-19 bergerak stagnan. Dia menyebut salah satu data yang dipermainkan daerah ialah angka kematian.
Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memastikan tidak menutupi data penyebaran
covid-19 yang terjadi di wilayah setempat. Demikian hal tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
Rahmat menyampaikan hal tersebut saat dimintai tanggapannya mengenai pernyataan Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan yang menyebut sejumlah kepala daerah kerap menutupi data penyebaran covid-19 untuk membentuk citra positif.
"Kalau di Kota Bekasi insyaallah (tidak menutupi data), ini tadi BNPB, Kabid P2P mau koordinasi ke sana (Kemenkes). Karena kita kan lagi cleansing data sampah itu. Terus Pikobar sudah datang ke sini, Kemenkes sudah datang ke sini, kalau kita, kita mengejar," kata Rahmat di Bekasi, Jumat 20 Agustus 2021.
Baca:
Kepala Daerah Menutupi Data Covid-19 untuk Kepentingan Politik
Dia kemudian menyinggung tentang sempat terjadinya perbedaan data di lama Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) dengan yang dimiliki Pemkot Bekasi.
Pada data Pikobar, kasus covid-19 aktif di Kota Bekasi tanggal 15 Agustus 2021 terdapat sebanyak 5.828 kasus. Padahal, kasus aktif yang tercatat berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Bekasi terdapat sebanyak 1.028 kasus.
"Kalau saya menutup-nutupi sekarang berarti data di sana tinggi, ya anda boleh lacak, silakan, ada nggak data yang segitu itu tuh, itu kan data yang mungkin sebulan dua bulan yang lalu," ujarnya.
Rahmat menyatakan, tidak boleh ada permainan data penyebaran covid-19.
"Jadi ini nyawa, jangan dimainkan. Pengin bagus tapi nyawa orang dipertaruhkan, nggak boleh. Nyawa jangan lagi satu, separuh saja nggak boleh," ujarnya.
Sebelumnya, Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan menyebut sejumlah kepala daerah kerap menutupi data penyebaran covid-19 untuk membentuk citra positif. Kondisi tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar karena data perkembangan covid-19 di daerah dan pusat tak pernah sinkron.
"Ada dimensi politik di tingkat lokal, ini jarang dibahas, bagaimana lokal yang mencicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus," ujar Abetnego dalam diskusi virtual, Rabu, 18 Agustus 2021.
Abetnego menyebut permasalahan ini membuat kurva penanganan covid-19 bergerak stagnan. Dia menyebut salah satu data yang dipermainkan daerah ialah angka kematian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
