Bandung: Para Ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum RW Kota Bandung mengeluhkan sejumlah masalah yang menjadi keresahan masyarakat saat ini. Di antaranya mengenai PPDB dan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang terhenti sejak tahun lalu.
Ketua Forum RW Kota Bandung, Lily Maulana, mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan anggotanya di antaranya adalah terkait kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.
"PPDB sangat menjadi catatan khusus. Semoga kang Arfi bisa menyampaikan ke pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme dan sistem PPDB yang lebih praktis untuk kepentingan warga Kota Bandung. Sektor kesehatan sesuai konsep Kang Arfi rencanankan puskemas satu kelurahan satu puskesmas yang sekarang masih belum merata," kata Lily dalam kegiatan diskusi bersama Bakal Calon Wali Kota Arfi Rafnialdi, di Bandung, Sabtu 27 Juli 2024.
Lily mengatakan saat ini ada wilayah yang tidak memerlukan bantuan uang melalui program PIPPK. Namun bantuan uang milik wilayah telah mapan akan diberikan kepada RT/RW yang sangat membutuhkan.
"Kami berharap program (PIPPK) tersebut bisa kembali dilanjutkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung yang baru. Karena Kang Arfi ini bidannya PIPPK, saya tahun 2015 bagian untuk mengawal dari mulai merancang perwal PIPPK, beliau tim percepatannya. ke depannya PIPPK harus tetap dilanjut hanya sistemnya mekanismenya proporsional," jelasnya.
Menurut Lily tidak semua RW bisa mengelola dengan baik dana PIPPK. Dalam beberapa kasus di beberapa kecamatan, banyak RW yang bingung menggunakan dana tersebut karena takut salah dari sisi hukum dalam penggunannya atau anggaran yang dimiliki RW tersebut sudah berlebih.
"Maka kalau pakai sistem proporsional ada RW yang pengurangan ada RW yang mendapat penambahan. Tapi intinya PIPPK aspirasinya harus tetap dilanjutkan," ungkapnya.
Sementara Arfi Rafnialdi mengatakan unek-unek, curhatan, ide gagasan, hingga masukan yang keluar dari para pengurus RT RW yang hadir dalam pertemuan tersebut menjadi asupan yang baik untuk modal penyusunan visi dan misi menjadi Calon Wali Kota Bandung di ajang Pilwalkot Bandung 2024.
Arfi menjelaskan, pada tahun 2013, program PIPPK dibuat dengan semangat desentralisasi sehingga urusan keseharian masyarakat bisa diselesaikan oleh RT RW atau organisasi kewilayahan dengan mengalokasikan dana Rp100 juta per-RW. Hampir rata-rata harapan dari para RT RW yang hadir dalam pertemuan tersebut menginginkan PIPPK bisa kembali digulirkan serta ditingkatkan nilai pendanaannya
"Penyempurnaan PIPPK perlu dilakukan dalam mekanismenya. Ada masukan perlu adanya pendampingan misalnya prosedur dari sisi hukum, karena kita ingin melayani warga dan kita juga tidak ingin dalam proses melayani itu malah ada masalah hukum. Dari 1.596 RW ini ada yang sudah sangat paham dan siap, tapi ada juga yang perlu didampingi," ujarnya.
Bandung: Para Ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum RW Kota Bandung mengeluhkan sejumlah masalah yang menjadi keresahan masyarakat saat ini. Di antaranya mengenai PPDB dan Program Inovasi
Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang terhenti sejak tahun lalu.
Ketua Forum RW Kota Bandung, Lily Maulana, mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan anggotanya di antaranya adalah terkait kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan.
"PPDB sangat menjadi catatan khusus. Semoga kang Arfi bisa menyampaikan ke pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme dan sistem PPDB yang lebih praktis untuk kepentingan warga Kota Bandung. Sektor kesehatan sesuai konsep Kang Arfi rencanankan puskemas satu kelurahan satu puskesmas yang sekarang masih belum merata," kata Lily dalam kegiatan diskusi bersama Bakal Calon Wali Kota Arfi Rafnialdi, di Bandung, Sabtu 27 Juli 2024.
Lily mengatakan saat ini ada wilayah yang tidak memerlukan bantuan uang melalui program PIPPK. Namun bantuan uang milik wilayah telah mapan akan diberikan kepada RT/RW yang sangat membutuhkan.
"Kami berharap program (PIPPK) tersebut bisa kembali dilanjutkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung yang baru. Karena Kang Arfi ini bidannya PIPPK, saya tahun 2015 bagian untuk mengawal dari mulai merancang perwal PIPPK, beliau tim percepatannya. ke depannya PIPPK harus tetap dilanjut hanya sistemnya mekanismenya proporsional," jelasnya.
Menurut Lily tidak semua RW bisa mengelola dengan baik dana PIPPK. Dalam beberapa kasus di beberapa kecamatan, banyak RW yang bingung menggunakan dana tersebut karena takut salah dari sisi hukum dalam penggunannya atau anggaran yang dimiliki RW tersebut sudah berlebih.
"Maka kalau pakai sistem proporsional ada RW yang pengurangan ada RW yang mendapat penambahan. Tapi intinya PIPPK aspirasinya harus tetap dilanjutkan," ungkapnya.
Sementara Arfi Rafnialdi mengatakan unek-unek, curhatan, ide gagasan, hingga masukan yang keluar dari para pengurus RT RW yang hadir dalam pertemuan tersebut menjadi asupan yang baik untuk modal penyusunan visi dan misi menjadi Calon Wali Kota Bandung di ajang Pilwalkot Bandung 2024.
Arfi menjelaskan, pada tahun 2013, program PIPPK dibuat dengan semangat desentralisasi sehingga urusan keseharian masyarakat bisa diselesaikan oleh RT RW atau organisasi kewilayahan dengan mengalokasikan dana Rp100 juta per-RW. Hampir rata-rata harapan dari para RT RW yang hadir dalam pertemuan tersebut menginginkan PIPPK bisa kembali digulirkan serta ditingkatkan nilai pendanaannya
"Penyempurnaan PIPPK perlu dilakukan dalam mekanismenya. Ada masukan perlu adanya pendampingan misalnya prosedur dari sisi hukum, karena kita ingin melayani warga dan kita juga tidak ingin dalam proses melayani itu malah ada masalah hukum. Dari 1.596 RW ini ada yang sudah sangat paham dan siap, tapi ada juga yang perlu didampingi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEN)
