Ilustrasi Medcom.id
Ilustrasi Medcom.id

Catatan Pidana 2021 Jawa Barat: Sindikat Pinjol Ilegal Hingga Sertifikat Vaksin Aspal

Nasional Jawa Barat Kaleidoskop 2021 Kaleidoskop daerah 2021
P Aditya Prakasa • 30 Desember 2021 16:54
Bandung: Sepanjang tahun 2021, Direktorat Kriminal Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) telah berhasil mengungkap sejumlah kasus pidana yang paling menonjol yang hampir merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Di antaranya mulai dari pinjol ilegal, penerbitan sertifikat vaksin ilegal, dan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa di Kecamatan Lembang, Bandung Barat.
 
Berikut beberapa catatan kasus pidana sepanjang 2021 yang telah dirangkum medcom.id:


Sindikat Pinjol Ilegal Dibongkar

Pinjaman online atau pinjol ilegal di Sleman memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan bunga yang besar. Pinjol meneror nasabah dengan penagihan yang disertai ancaman dan penyebaran data pribadi.
 
Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Arif Rachman mengatakan salah seorang korban terpaksa dirawat di rumah sakit karena bunga yang kian membengkak. Pinjaman yang diberikan pinjol ilegal tersebut dimulai dari nominal kecil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi sebenernya, pasar dari pinjol ini adalah sangat kecil ya mikro jadi ada yang Rp2 juta, Rp5 juta kemudian Rp10 juta. Tapi bunganya yang memang sangat fantastis dihitung per hari," kata Arif.
 
Dia menyebutkan, bunga yang diberikan berada di antara 4 persen hingga 10 persen tergantung kepada kesepakatan di antara nasabah dan pemberi pinjaman. Bahkan bunga yang dikenakan dilakukan per hari. 
 
"Jadi ini masih variatif, tapi yang jelas bunganya perhari dan sangat fantastis. Sebagai ilustrasi, satu korban yang meminjam Rp5 juta itu dalam waktu satu bulan harus mengembalikan Rp80 juta kurang lebih, ini luar biasa," ucapnya.
 
Polisi telah menetapkan delapan orang sebagai tersanga, yaitu RSO sebagai senior manajer, GT menjabat sebagai asisten manajer, AZ sebagai HRD, RS sebagai HRD, MZ sebagai IT support, EA team leader desk collection, EM sebagai team leader desk collection, dan AB sebagai desk collection atau debt collector online.
 
Baca selengkapnya di sini: 83 Karyawan Pinjol Ilegal di Sleman Dibawa ke Polda Jabar
 

Sindikat Penerbit Sertifkat Vaksin Aspal

Sementara kasus penerbitan sertifikat vaksin ilegal Ditreskrimsus Polda Jawa Barat telah menetapkan dua orang relawan menjadi tersangka. Mereka menyalahgunakan wewenang untuk memberikan sertifikat vaksin tanpa disuntik.
 
Arief menuturkan kasus ini bermula saat munculnya aplikasi PeduliLindungi yang menjadi salah satu syarat mengecek vaksinasi. Tim dari siber dan Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jabar  yang dipimpin oleh Kasubdit I AKBP Andry Agustianto melakukan penelusuran.
 
"Tim kita melakukan penelusuran adanya akun di media sosial yang menawarkan sertifikat vaksin. Kemudian setelah ditelusuri akun tersebut milik tersangka JR," kata Arief.
 
Polisi kemudian melakukan pengembangan dari kasus tersebut. Tiga orang tersangka lainnya, yaitu IF, MY, HH, berhasil ditangkap polisi.
 
"Karena tersangka ini dasarnya relawan saat vaksinasi sehingga memiliki akses. Beda kasus dengan ilegal akses kalau ini ilegal authority. Punya akses dan mencantumkan data palsu padahal belum divaksin," kata dia.
 
Sementara tersangka MY dan HH, kata dia, berperan sebagai yang memasarkan pembuatan sertifikat tersebut. Untuk satu sertifikat dijual dengan harga Rp200 ribu hingga Rp300 ribu serta telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,8 juta.
 
Dia menyebutkan, pengguna jasa pembuatan sertifikat hanya tinggal menyerahkan NIK KTP, kemudian pelaku mengakses website Primarycare dan memasukkan data pengguna jasa. Mereka telah membuat sebanyak 26 setifikat ilegal tanpa melakukan suntik vaksin.
 
Baca selengkapnya di sini: Polda Jabar Buru Pemesan Sertifikat Vaksinasi Ilegal
 

Eks Kades Korupsi Aset Lahan Desa

Kasus terakhir, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa di Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Mantan Kepala Desa berinisial JR berkerja sama dengan MS telah ditahan di Markas Polda Jawa Barat
 
Dua orang tersebut telah memindahtangankan aset tanah milik negara seluas 8 hektare. Berdasarkan audit dari BPK, nilai kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp50.696.000.000.
 
"Kami sudah diuji di praperadilan dan Alhamdulillah sudah dinyatakan sah untuk penanganannya, sudah diuji dan sudah diputus praperadilannya," kata Arief.
 
Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana mengatakan, pihaknya telah mengajukan penghargaan untuk para anggota yang berhasil mengungkap kasus yang menjadi perhatian khusus. Dia pun mengapresiasi keberhasilan para anggotanya yang dapat menuntaskan kasus-kasus tersebut.
 
"Kita sudah ajukan pemberian penghargaan ke Kapolri. Kita juga mengapresiasi kinerja anggota jajaran Polda Jabar yang berprestasi," kata Suntana.
 
Baca selengkapnya di sini: ?Kades di Lembang Jadi Tersangka Korupsi Rp50 Miliar

 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif