Garut: Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu bagi warga kurang mampu harus digunakan sesuai anjuran. Penerima wajib membelikan minyak goreng untuk meringankan beban ekonomi di tengah harga yang belum stabil.
"Uang ini harus tepat sasaran belikan minyak goreng," kata Rudy Gunawan saat penyaluran BLT di Alun-alun Garut, Jawa Barat, Kamis, 14 April 2022.
Ia menuturkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk subsidi pembelian minyak goreng sebesar Rp300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) yang diserahkan langsung kepada masyarakat melalui Kantor Pos.
Ia menyebutkan Kabupaten Garut yang menerima program BLT itu sebanyak 234.443 KPM. Kantor Pos menyalurkannya secara bertahap mulai 14-21 April 2022.
Bantuan tersebut, kata dia, salah satu bukti perhatian pemerintah kepada masyarakat di tengah mahalnya harga minyak goreng di pasaran.
Baca: Serentak Didistribusikan, Pos Indonesia Salurkan 3,2 Juta BLT Minyak Goreng untuk Warga Jawa Barat
"Dalam tiga bulan ini pemerintah berjanji untuk menstabilkan harga minyak goreng lagi, karena sekarang tidak stabil karena berbagai macam hal," katanya.
Ia menambahkan PT Pos Garut tidak hanya menyerahkan BLT untuk minyak goreng, melainkan ada bantuan lainnya bagi KPM untuk pembelian pangan sebesar Rp200 ribu sehingga totalnya menjadi Rp500 ribu per KPM.
"Yang Rp200 ribu BPNT (bantuan pangan non tunai) biasa, yang Rp300 ribu adalah untuk tiga bulan masing-masing bulan April, Mei, Juni itu untuk membeli minyak goreng kurang lebih 5 liter," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji mengimbau masyarakat penerima bantuan agar uangnya dibelikan sembako sesuai kebutuhan yang bisa dibeli di mana saja atau tidak ditetapkan tempatnya.
"Untuk penerima sembako (BPNT) bulan Mei itu sebesar Rp200 ribu, silakan belanjakan untuk sembako dan belanjanya bebas, mau di pasar, mau di warung sembako, mau di e-warung silakan saja, itu kebebasan dari para KPM," katanya.
Kepala Kantor Pos Garut, Depi Darpian menyatakan, penyaluran bantuan tunai dilakukan dengan tiga pola yaitu pola komunitas di kantor desa, pola komunitas di kantor pos, dan terakhir pola antaran bagi KPM yang sakit atau yang sudah jompo.
"Kalau untuk tempat kita bekerja sama dengan desa, karena mungkin kan kita coba mendekatkan kepada warganya langsung, jadi supaya warga juga tidak keberatan untuk jarak yang cukup jauh," katanya.
Garut: Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu bagi warga kurang mampu harus digunakan sesuai anjuran. Penerima wajib membelikan
minyak goreng untuk meringankan beban ekonomi di tengah harga yang belum stabil.
"Uang ini harus tepat sasaran belikan minyak goreng," kata Rudy Gunawan saat penyaluran BLT di Alun-alun Garut, Jawa Barat, Kamis, 14 April 2022.
Ia menuturkan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk subsidi pembelian minyak goreng sebesar Rp300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) yang diserahkan langsung kepada masyarakat melalui Kantor Pos.
Ia menyebutkan Kabupaten Garut yang menerima program BLT itu sebanyak 234.443 KPM. Kantor Pos menyalurkannya secara bertahap mulai 14-21 April 2022.
Bantuan tersebut, kata dia, salah satu bukti perhatian pemerintah kepada masyarakat di tengah mahalnya harga minyak goreng di pasaran.
Baca: Serentak Didistribusikan, Pos Indonesia Salurkan 3,2 Juta BLT Minyak Goreng untuk Warga Jawa Barat
"Dalam tiga bulan ini pemerintah berjanji untuk menstabilkan harga minyak goreng lagi, karena sekarang tidak stabil karena berbagai macam hal," katanya.
Ia menambahkan PT Pos Garut tidak hanya menyerahkan BLT untuk minyak goreng, melainkan ada bantuan lainnya bagi KPM untuk pembelian pangan sebesar Rp200 ribu sehingga totalnya menjadi Rp500 ribu per KPM.
"Yang Rp200 ribu BPNT (bantuan pangan non tunai) biasa, yang Rp300 ribu adalah untuk tiga bulan masing-masing bulan April, Mei, Juni itu untuk membeli minyak goreng kurang lebih 5 liter," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji mengimbau masyarakat penerima bantuan agar uangnya dibelikan sembako sesuai kebutuhan yang bisa dibeli di mana saja atau tidak ditetapkan tempatnya.
"Untuk penerima sembako (BPNT) bulan Mei itu sebesar Rp200 ribu, silakan belanjakan untuk sembako dan belanjanya bebas, mau di pasar, mau di warung sembako, mau di e-warung silakan saja, itu kebebasan dari para KPM," katanya.
Kepala Kantor Pos Garut, Depi Darpian menyatakan, penyaluran bantuan tunai dilakukan dengan tiga pola yaitu pola komunitas di kantor desa, pola komunitas di kantor pos, dan terakhir pola antaran bagi KPM yang sakit atau yang sudah jompo.
"Kalau untuk tempat kita bekerja sama dengan desa, karena mungkin kan kita coba mendekatkan kepada warganya langsung, jadi supaya warga juga tidak keberatan untuk jarak yang cukup jauh," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
