Yogyakarta: Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikritik politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando. Kritik yang dilontarkan Ade dalam konteks pengisian jabatan gubernur tanpa pemilihan umum dan otomatis diisi sosok yang bertahta di Kraton Yogyakarta.
Menanggapi hal itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X tak terlalu ambil pusing. Baginya, kritik yang disampaikan melalui media sosial itu menjadi bagian kebebasan berpendapat.
"Komentar boleh, komentar kok enggak boleh. Boleh saja," kata Sultan di Kepatihan Yogyakarta pada Senin, 4 Desember 2023.
Ia mengatakan Pasal 18 B UUD 1945 sudah mengatur apa yang dikritik politikus tersebut. Dalam pasal itu itu menyebut negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
"Pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan," ujar Sultan.
Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. UU Keistimewaan ini yang mengatur pengisian jabatan kepala daerah di DIY.
"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," kata dia.
Sebelumnya, Ade Armando menyampaikan kritik soal politik dinasti di DIY. Kritik yang disampaikan melalui media sosial itu merespons aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, yang salah satu seruannya soal politik dinasti. Dalam aksi itu, disebutkan ada mahasiswa memakai kaos Republik Rasa Kerajaan.
"Ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando, dalam video di media sosial.
Komentar Ade Armando tersebut berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa berkaitan kritik mahasiswa berkaitan dugaan politik dinasti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PSI masuk dalam bagian yang mendukung Gribran yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Yogyakarta: Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikritik politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando. Kritik yang dilontarkan Ade dalam konteks pengisian jabatan gubernur tanpa pemilihan umum dan otomatis diisi sosok yang bertahta di
Kraton Yogyakarta.
Menanggapi hal itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X tak terlalu ambil pusing. Baginya, kritik yang disampaikan melalui media sosial itu menjadi bagian kebebasan berpendapat.
"Komentar boleh, komentar
kok enggak boleh. Boleh saja," kata Sultan di Kepatihan Yogyakarta pada Senin, 4 Desember 2023.
Ia mengatakan Pasal 18 B UUD 1945 sudah mengatur apa yang dikritik politikus tersebut. Dalam pasal itu itu menyebut negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
"Pendapat saya konstitusi peralihan itu kan ada, pasal 18B yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur (yakni) Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan," ujar Sultan.
Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. UU Keistimewaan ini yang mengatur pengisian jabatan kepala daerah di DIY.
"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja," kata dia.
Sebelumnya, Ade Armando menyampaikan kritik soal politik dinasti di DIY. Kritik yang disampaikan melalui media sosial itu merespons aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, yang salah satu seruannya soal politik dinasti. Dalam aksi itu, disebutkan ada mahasiswa memakai kaos
Republik Rasa Kerajaan.
"Ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade Armando, dalam video di media sosial.
Komentar Ade Armando tersebut berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa berkaitan kritik mahasiswa berkaitan dugaan politik dinasti yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PSI masuk dalam bagian yang mendukung Gribran yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
