Jepara: Sebanyak 312 nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Karimunjawa Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tiba-tiba hilang.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Edi Marwoto, mengatakan hilangnya 312 nama KPN tanpa sepengetahuannya. Padahal sebelumnya mereka tercatat sebagai KPM BPNT dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI.
"Kami juga tidak tahu. Tiba-tiba saja ada 312 nama yang terhapus dari daftar KPM BPNT. Semuanya di Karimunjawa," kata Edi di Jepara, Kamis, 8 September 2022.
Lantaran tidak lagi terdaftar sebagai KPM BPNT, 312 nama itu juga tidak bisa menerima bantuan sosial dampak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya salah satu kelompok penerima Bansos dampak penaikan harga BBM adalah penerima BPNT.
Sebagai gantinya Pemkab Jepara akan menggelontorkan bantuan kepada 312 nama itu. Anggarannya diambilkan dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.
"Masing-masing akan diberi bantuan sosial sebesar Rp 600 ribu," ungkap Edy.
Bantuan tersebut tidak bisa langsung segera disalurkan. Pasalnya, anggaran itu baru akan cair setelah adanya perubahan APBD 2022 yang tak lama lagi akan diputuskan Pemkab bersama DPRD Jepara.
Berkait hilangnya 312 nama KPM, diduga lantaran terdaftar juga sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). Sehingga, nama-nama itu tercatat ganda.
"Sekarang penerima BPNT di Karimunjawa hanya tinggal sekitar 5 KPM," ujar Edi.
Jepara: Sebanyak 312 nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Karimunjawa Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah, tiba-tiba hilang.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Edi Marwoto, mengatakan hilangnya 312 nama KPN tanpa sepengetahuannya. Padahal sebelumnya mereka tercatat sebagai KPM BPNT dari Kementrian Sosial (Kemensos) RI.
"Kami juga tidak tahu. Tiba-tiba saja ada 312 nama yang terhapus dari daftar KPM BPNT. Semuanya di Karimunjawa," kata Edi di Jepara, Kamis, 8 September 2022.
Lantaran tidak lagi terdaftar sebagai KPM BPNT, 312 nama itu juga tidak bisa menerima bantuan sosial dampak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya salah satu kelompok penerima Bansos dampak penaikan harga
BBM adalah penerima BPNT.
Sebagai gantinya Pemkab Jepara akan menggelontorkan bantuan kepada 312 nama itu. Anggarannya diambilkan dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.
"Masing-masing akan diberi bantuan sosial sebesar Rp 600 ribu," ungkap Edy.
Bantuan tersebut tidak bisa langsung segera disalurkan. Pasalnya, anggaran itu baru akan cair setelah adanya perubahan APBD 2022 yang tak lama lagi akan diputuskan Pemkab bersama DPRD Jepara.
Berkait hilangnya 312 nama KPM, diduga lantaran terdaftar juga sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). Sehingga, nama-nama itu tercatat ganda.
"Sekarang penerima BPNT di Karimunjawa hanya tinggal sekitar 5 KPM," ujar Edi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
