Khofifah Beri Sanksi Bupati Jember, Tak Terima Gaji hingga Honor Selama 6 Bulan

Surabaya: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memberi sanksi administratif kepada Bupati Jember Faida. Sanksi administratif itu berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan. "Iya benar, karena memang regulasinya demikian," kata Khofifah, di Surabaya, Selasa, 8 September 2020. Sanksi itu tertuang dalam surat keputusan Gubernur Jatim Nomor 700/1713/060/2020, tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember. Surat itu ditandatangani oleh Khofifah pada 2 September 2020. Adapun hak-hak keuangan yang tidak dibayarkan yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya seperti honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Baca: Dimakzulkan, Bupati Jember: Tak Semudah Itu     Khofifah menjatuhkan sanksi karena Faida terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember tahun anggaran 2020. Regulasi itu, kata Khofifah, berlaku untuk semua kepala daerah di Indonesia. "Sanksi itu untuk kepala daerah yang terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)," jelasnya. Pembahasan APBD Jember tertunda karena rekomendasi Mendagri terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Jember belum ditindaklanjuti Bupati Jember Faida. DPRD Jember tidak berani membahas karena perintah Mendagri tersebut belum dilakukan oleh Bupati Jember.  Baca: 11 Pimpinan Parpol Dukung HMP Pemakzulan Bupati Jember     Tim dari Pemprov Jawa Timur melalui inspektorat juga datang ke Jember, untuk mencari solusi permasalahan APBD Jember, pada 25 Juni 2020. Namun pertemuan tersebut juga tidak mendapatkan solusi. Akhirnya inspektorat menyerahkan persoalan Jember kepada Kemendagri. Sebelumnya, DPRD Jember memutuskan untuk memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai bupati secara politik, yakni melalui sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) pada 22 Juli 2020. Semua fraksi sepakat untuk memberhentikan bupati perempuan pertama di Jember itu. Namun, Faida menilai, terdapat mekanisme yang tidak dipenuhi dalam proses pemakzulan dirinya oleh DPRD Jember.