Bandar Lampung: Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung masih menunggu keputusan yang diusulkan oleh Kemenag ke DPR soal kenaikan biaya haji menjadi Rp69 juta.
Menurut Kabid Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kemenag Lampung, Ansori F Citra, apa yang disampaikan oleh Kemenag RI soal kenaikan biaya haji sangat realistis. Ia menyebut biaya tiket pesawat dan pemondokan jemaah pun serba naik.
"Sekarang pesawat naik, akomodasi naik, dollar naik Rp 15 ribu, otomatis biaya haji harus naik, kalau seandainya tidak dibebankan kepada jemaah tetapi dibebankan kepada subsidi pemerintah semua, nanti akan ketimpangan kemudian hari," katanya, Rabu, 25 Januari 2023.
Ansori melanjutkan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini pun menerapkan asas keadilan, selain itu dana yang dikelola oleh BPKH itu untuk semua jemaah haji, bukan hanya jemaah yang akan berangkat saja.
"Artinya BPKH tidak diberikan oleh jemaah haji yang berangkat saja, kita memikirkan jemaah haji yang belum berangkat," ujarnya.
"Oleh karenanya subsidi diberikan, tetapi jamaah dibebankan dengan membayar Rp69 juta itu realistis," sambung Ansori..
Ia juga menambahkan jika ibadah rukun Islam kelima ini pun diperuntukkan bagi orang yang mampu saja.
"Jadi bagi yang merasa mampu berapa pun bisa dibayarkan, tetapi bukan tidak dapat subsidi, melainkan porsinya 30%, 70% ditanggung jemaah," tuturnya.
"Kita bandingkan logika sederhana dengan umrah, umrah 10 hari dengan paket termurah Rp 25 juta. Kalau haji 40 hari sudah Rp100 juta," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Bandar Lampung: Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung masih menunggu keputusan yang diusulkan oleh
Kemenag ke DPR soal kenaikan biaya haji menjadi Rp69 juta.
Menurut Kabid Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kemenag Lampung, Ansori F Citra, apa yang disampaikan oleh Kemenag RI soal kenaikan biaya haji sangat realistis. Ia menyebut biaya tiket pesawat dan pemondokan jemaah pun serba naik.
"Sekarang pesawat naik, akomodasi naik, dollar naik Rp 15 ribu, otomatis biaya haji harus naik, kalau seandainya tidak dibebankan kepada jemaah tetapi dibebankan kepada subsidi pemerintah semua, nanti akan ketimpangan kemudian hari," katanya, Rabu, 25 Januari 2023.
Ansori melanjutkan, apa yang dilakukan pemerintah saat ini pun menerapkan asas keadilan, selain itu dana yang dikelola oleh BPKH itu
untuk semua jemaah haji, bukan hanya jemaah yang akan berangkat saja.
"Artinya BPKH tidak diberikan oleh jemaah haji yang berangkat saja, kita memikirkan jemaah haji yang belum berangkat," ujarnya.
"Oleh karenanya subsidi diberikan, tetapi jamaah dibebankan dengan membayar Rp69 juta itu realistis," sambung Ansori..
Ia juga menambahkan jika ibadah rukun Islam kelima ini pun diperuntukkan bagi orang yang mampu saja.
"Jadi bagi yang merasa mampu berapa pun bisa dibayarkan, tetapi bukan tidak dapat subsidi, melainkan porsinya 30%,
70% ditanggung jemaah," tuturnya.
"Kita bandingkan logika sederhana dengan umrah, umrah 10 hari dengan paket termurah Rp 25 juta. Kalau haji 40 hari sudah Rp100 juta," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
