Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah meminta paguyuban orangtua siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawen, Semarang, membatalkan iuran seragam senilai Rp1,9 juta untuk peserta didik baru. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Suyanta, mengimbau kepada orang tua siswa mengabaikan kewajiban tersebut.
"Yang jelas bahwa SMA dan SMK Negeri tidak boleh atas nama komite, koperasi, atau sekolah tidak boleh menjual seragam. Jadi biar siswa beli sendiri. Orang tua sebaiknya jangan mengindahkan," kata Suyanta saat dikonfirmasi Medcom.id, Semarang, Jateng, Senin, 30 Agustus 2021.
Suyanta memastikan paguyuban orangtua siswa di SMK tersebut bukan organisasi resmi yang terkait dengan sekolah.
"Jadi itu bukan resmi (dari sekolah). Itu paguyuban orang tua. Dinas Pendidikan Jateng perintahkan ke Kepala Cabang Dinas agar diperiksa ke kepala sekolah dan paguyuban itu menarik surat membatalkan," ujar Suyanta menegaskan.
Baca: Wali Murid SMK 1 Bawen Semarang Protes Pungutan Biaya Seragam Baru Tembus Rp1,9 Juta
Suyanta menegaskan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah melarang kepada semua SMK dan SMA Negeri menjual seragam sekolah. Sehingga, kata Suyanta, kewajiban membeli seragam di SMK Negeri 1 Bawen merupakan kegiatan ilegal di luar sepengetahuan sekolah dan Pemerintah.
"Sekolah dilarang. Ini atas nama paguyuban, secara formal bukan sekolah, kantornya di mana bentuknya apa. Ini juga bukan komite," jelas Suyanta.
Sebelumnya, ratusan orang tua siswa SMK Negeri 1 Bawen diresahkan dengan adanya penarikan pembelian seragam sekolah Rp1,9 juta per murid baru. Penarikan pembelian seragam baru yang harus dibayar secara kontan per hari ini dihimpun lembaga yang menamakan paguyuban orangtua siswa.
Tidak hanya besaran biaya, keresahan ratusan orangtua siswa karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan tentang pembelian seragam oleh pihak sekolah dan sosialisasi dari paguyuban orangtua siswa.
Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah meminta paguyuban orangtua siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bawen, Semarang, membatalkan iuran seragam senilai Rp1,9 juta untuk peserta didik baru. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Suyanta, mengimbau kepada orang tua siswa mengabaikan kewajiban tersebut.
"Yang jelas bahwa SMA dan SMK Negeri tidak boleh atas nama komite, koperasi, atau sekolah tidak boleh menjual seragam. Jadi biar siswa beli sendiri. Orang tua sebaiknya jangan mengindahkan," kata Suyanta saat dikonfirmasi Medcom.id, Semarang, Jateng, Senin, 30 Agustus 2021.
Suyanta memastikan paguyuban orangtua siswa di SMK tersebut bukan organisasi resmi yang terkait dengan sekolah.
"Jadi itu bukan resmi (dari sekolah). Itu paguyuban orang tua. Dinas Pendidikan Jateng perintahkan ke Kepala Cabang Dinas agar diperiksa ke kepala sekolah dan paguyuban itu menarik surat membatalkan," ujar Suyanta menegaskan.
Baca: Wali Murid SMK 1 Bawen Semarang Protes Pungutan Biaya Seragam Baru Tembus Rp1,9 Juta
Suyanta menegaskan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah melarang kepada semua SMK dan SMA Negeri menjual seragam sekolah. Sehingga, kata Suyanta, kewajiban membeli seragam di SMK Negeri 1 Bawen merupakan kegiatan ilegal di luar sepengetahuan sekolah dan Pemerintah.
"Sekolah dilarang. Ini atas nama paguyuban, secara formal bukan sekolah, kantornya di mana bentuknya apa. Ini juga bukan komite," jelas Suyanta.
Sebelumnya, ratusan orang tua siswa SMK Negeri 1 Bawen diresahkan dengan adanya penarikan pembelian seragam sekolah Rp1,9 juta per murid baru. Penarikan pembelian seragam baru yang harus dibayar secara kontan per hari ini dihimpun lembaga yang menamakan paguyuban orangtua siswa.
Tidak hanya besaran biaya, keresahan ratusan orangtua siswa karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan tentang pembelian seragam oleh pihak sekolah dan sosialisasi dari paguyuban orangtua siswa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
