Surabaya: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan di 14 kabupaten/kota di Jatim. Ini terjadi sepanjang musim kemarau sejak Juli hingga Agustus 2023.
"Dari 54 kejadian kebakaran itu, terbanyak terjadi di Kabupaten Bondowoso dan Ponorogo dengan delapan kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebeoto, Senin, 21 Agustus 2023.
Adapun belasan daerah yang mengalami kebakaran hutan itu, yakni Kabupaten Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Pamekasan, Kediri, Bojonegoro, Madiun, Situbondo, Bondowoao, Malang, dan lainnya.
"Saat ini, yang terdampak ada 500 hektare (Ha) di 14 wilayah itu," ujarnya.
Menurut Gatot, kebakaran hutan tahun ini berkurang dari tahun sebelumnya. Di mana dalam jangka waktu empat tahun terakhir, kebakaran hutan di Jatim menunjukkan tren penurunan.
Pada tahun 2019, seluas 7.550,09 Ha atau 0,55 persen, tahun 2020 seluas 940,14 Ha atau 0,07 persen, 466,95 Ha atau 0,034 persen pada tahun 2021, dan 390,50 Ha atau 0,028 persen tahun 2022.
"Tahun ini relatif kecil masih 0,003 persen, karena memang belum memasuki puncak musim panas," ucap dia.
Gatot menegaskan jika ada kebakaran hutan dan lahan berapapun besarnya, pihaknya langsung segera melakukan pemadaman. Pihaknya tidak ingin terjadi dampak penyebaran kebakaran yang lebih luas.
"Alhamdulillah setiap ada kejadian kebakaran agar tak menyebar luas ke wilayah lain, langsung ditindaklanjuti oleh Perhutani, BPBD kab/kota, BPBD provinsi dan Dinas Kehutanan. Tetapi jika kebakaran itu masif, maka BPBD Jatim akan meminta BNPB untuk melakukan water bombing," ujarnya.
BPBD Jatim sendiri, lanjut Gatot, sudah mengajukan permohonan ke BNPB agar dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengantisipasi dampak dari kekurangan air yang sekarang terjadi di semua wilayah Jatim. Sebab, ada 17 wilayah yang sekarang mengeluarkan status darurat kekeringan.
"Kita sekarang mengantisipasi agar tidak terjadi kemarau panjang, sehingga memimta bantuan BNPB dan koordinasi dengan BMKG. Karena yang layak dilakukan penebaran garam untuk membantu kegiatan TMC adalah BMKG,” katanya.
Surabaya: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat ada 54 kejadian
kebakaran hutan di 14 kabupaten/kota di Jatim. Ini terjadi sepanjang musim kemarau sejak Juli hingga Agustus 2023.
"Dari 54 kejadian kebakaran itu, terbanyak terjadi di Kabupaten Bondowoso dan Ponorogo dengan delapan kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebeoto, Senin, 21 Agustus 2023.
Adapun belasan daerah yang mengalami kebakaran hutan itu, yakni Kabupaten Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Pamekasan, Kediri, Bojonegoro, Madiun, Situbondo, Bondowoao, Malang, dan lainnya.
"Saat ini, yang terdampak ada 500 hektare (Ha) di 14 wilayah itu," ujarnya.
Menurut Gatot, kebakaran hutan tahun ini berkurang dari tahun sebelumnya. Di mana dalam jangka waktu empat tahun terakhir, kebakaran hutan di Jatim menunjukkan tren penurunan.
Pada tahun 2019, seluas 7.550,09 Ha atau 0,55 persen, tahun 2020 seluas 940,14 Ha atau 0,07 persen, 466,95 Ha atau 0,034 persen pada tahun 2021, dan 390,50 Ha atau 0,028 persen tahun 2022.
"Tahun ini relatif kecil masih 0,003 persen, karena memang belum memasuki puncak musim panas," ucap dia.
Gatot menegaskan jika ada kebakaran hutan dan lahan berapapun besarnya, pihaknya langsung segera melakukan pemadaman. Pihaknya tidak ingin terjadi dampak penyebaran kebakaran yang lebih luas.
"Alhamdulillah setiap ada kejadian kebakaran agar tak menyebar luas ke wilayah lain, langsung ditindaklanjuti oleh Perhutani, BPBD kab/kota, BPBD provinsi dan Dinas Kehutanan. Tetapi jika kebakaran itu masif, maka BPBD Jatim akan meminta BNPB untuk melakukan water bombing," ujarnya.
BPBD Jatim sendiri, lanjut Gatot, sudah mengajukan permohonan ke BNPB agar dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengantisipasi dampak dari kekurangan air yang sekarang terjadi di semua wilayah Jatim. Sebab, ada 17 wilayah yang sekarang mengeluarkan status darurat kekeringan.
"Kita sekarang mengantisipasi agar tidak terjadi kemarau panjang, sehingga memimta bantuan BNPB dan koordinasi dengan BMKG. Karena yang layak dilakukan penebaran garam untuk membantu kegiatan TMC adalah BMKG,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
