Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Malang, Sabtu 12 Agustus 2023. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Malang, Sabtu 12 Agustus 2023. Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

Menko PMK Sebut Kepesertaan 679.721 PBID BPJS Tak Perlu Dinonaktifkan

Daviq Umar Al Faruq • 12 Agustus 2023 15:27
Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), sebanyak 679.721 jiwa per 1 Agustus 2023. Keputusan Pemkab Malang dinilai kurang tepat.
 
"Seharusnya tidak boleh diputus sebelum dibantu, diambil alih oleh pusat," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Malang, Sabtu, 12 Agustus 2023.
 
Muhadjir mengaku, sebelum menonaktifkan 679.721 peserta PBID, Pemkab Malang seharusnya berkomunikasi dahulu dengan Pemerintah Pusat. Sehingga, peserta PBID bisa dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran Nasional (PBIN).

"Nanti kita lihat kalau kabupaten sudah tidak sanggup bisa dinaikkan ke atas," imbuhnya.
 
Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang berdalih bahwa, penonaktifan 679.721 peserta PBID Kabupaten Malang tersebut dilakukan untuk tahapan verifikasi atau pemadananan data kemiskinan. Muhadjir menegaskan, tahapan verifikasi bisa dilakukan tanpa penonaktifan peserta PBID.
 
"Iya kalau masih dalam verifikasi ya enggak boleh diputus dong," tegasnya.
 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sejumlah 679.721 jiwa per 1 Agustus 2023. Keputusan ini diprotes oleh sejumlah warga di depan Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023. 
 
Menanggapi aksi demo itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, mengatakan, penonaktifan 679.721 peserta PBID Kabupaten Malang tersebut dilakukan untuk tahapan verifikasi atau pemadananan data kemiskinan. Verifikasi dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.
 
"Karena ada yang meninggal jumlahnya mungkin hampir 70 ribu lebih itu masih terus dibayar terus oleh kita. Karena ya memang verifikasi datanya itu yang harus kita utamakan. Verifikasi tinggal beberapa desa saya kurang tahu, tugasnya Dinsos itu sebenarnya. Kita ini sebenarnya fokus pada pelayanan," katanya, Rabu 9 Agustus 2023.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan