Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sejumlah 679.721 jiwa per 1 Agustus 2023. Keputusan ini didemo oleh sejumlah warga di depan Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023.
Menanggapi aksi demo itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, mengatakan penonaktifan 679.721 peserta PBID Kabupaten Malang tersebut dilakukan untuk tahapan verifikasi atau pemadananan data kemiskinan. Verifikasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.
"Karena ada yang meninggal jumlahnya mungkin hampir 70 ribu lebih itu masih terus dibayar terus oleh kita. Karena ya memang verifikasi datanya itu yang harus kita utamakan. Verifikasi tinggal beberapa desa saya kurang tahu, tugasnya Dinsos itu sebenarnya. Kita ini sebenarnya fokus pada pelayanan," kata Wiyanto, saat dikonfirmasi, Rabu 9 Agustus 2023.
Wiyanto menegaskan verifikasi ini dibutuhkan lantaran fenomena sadikin atau sakit jadi miskin. Masyarakat yang mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri namun tetap menjadi peserta PBID.
"Jadi orang-orang itu yang setengah mampu bisa membiayai pas-pasan, tapi begitu sakit ya jadi miskin. Apalagi tagihannya puluhan juta, akhirnya ya memberatkan," ungkapnya.
Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinsos, nantinya status peserta PBID Kabupaten Malang akan diaktfkan kembali. Wiyanto menyebutkan jumlah peserta PBID yang diaktifkan kembali tidak lagi sebanyak 679.721 jiwa, namun hanya sekitar 260 ribu jiwa.
"Kriteria kemiskinan kita 10 persen dari jumlah penduduk. (Jumlah penduduk Kabupaten Malang) 2,6 juta berarti (10 persennya) 260 ribu yang miskin," imbuhnya.
Wiyanto mengaku penonaktifan 679.721 peserta PBID Kabupaten Malang ini cukup berdampak bagi masyarakat yang hendak berobat. Sebab, banyak fasilitas kesehatan swasta yang tidak bisa menerima masyarakat berobat menggunakan BPJS Kesehatan lantaran sistemnya sudah terkunci.
"Swasta-swasta itu nggak bisa terima, bukan nggak mau karena terkunci. Begitu masuk di loket, terkunci non aktif, suruh pulang. Kalau di instansi pemerintah ya tetap kita harus jalankan. Banyak sudah ada yang pelayanan meningkat di sana," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023. Mereka meminta agar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, dicopot dari jabatannya.
Aksi demo ini digelar setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sejumlah 679.721 jiwa per 1 Agustus 2023. Akibatnya, kartu BPJS Kesehatan milik ratusan ribu warga ini sudah tidak lagi berlaku per bulan ini.
Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Malang, Damanhury Jab, mengatakan, ratusan ribu warga Kabupaten Malang ini harus menelan pil pahit akibat pasien PBID dinonaktifkan. Apalagi kebijakan ini dikeluarkan menjelang HUT ke-78 RI.
"Tercatat sejumlah 679.721 peserta BJPS yang bersandar pada PBID Kabupaten Malang harus gigit jari karena tak dapat berobat di RSSA yang notabenenya merupakan rumah sakit milik pemerintahan provinsi dengan fasilitas pengobatan yang lebih memadai," katanya di sela-sela aksi.
Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta
BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sejumlah 679.721 jiwa per 1 Agustus 2023. Keputusan ini didemo oleh sejumlah warga di depan Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen,
Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023.
Menanggapi aksi demo itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, mengatakan penonaktifan 679.721 peserta PBID Kabupaten Malang tersebut dilakukan untuk tahapan verifikasi atau pemadananan data kemiskinan. Verifikasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang.
"Karena ada yang meninggal jumlahnya mungkin hampir 70 ribu lebih itu masih terus dibayar terus oleh kita. Karena ya memang verifikasi datanya itu yang harus kita utamakan. Verifikasi tinggal beberapa desa saya kurang tahu, tugasnya Dinsos itu sebenarnya. Kita ini sebenarnya fokus pada pelayanan," kata Wiyanto, saat dikonfirmasi, Rabu 9 Agustus 2023.
Wiyanto menegaskan verifikasi ini dibutuhkan lantaran fenomena sadikin atau sakit jadi miskin. Masyarakat yang mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri namun tetap menjadi peserta PBID.
"Jadi orang-orang itu yang setengah mampu bisa membiayai pas-pasan, tapi begitu sakit ya jadi miskin. Apalagi tagihannya puluhan juta, akhirnya ya memberatkan," ungkapnya.
Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinsos, nantinya status peserta PBID Kabupaten Malang akan diaktfkan kembali. Wiyanto menyebutkan jumlah peserta PBID yang diaktifkan kembali tidak lagi sebanyak 679.721 jiwa, namun hanya sekitar 260 ribu jiwa.
"Kriteria kemiskinan kita 10 persen dari jumlah penduduk. (Jumlah penduduk Kabupaten Malang) 2,6 juta berarti (10 persennya) 260 ribu yang miskin," imbuhnya.
Wiyanto mengaku penonaktifan 679.721 peserta PBID Kabupaten Malang ini cukup berdampak bagi masyarakat yang hendak berobat. Sebab, banyak fasilitas kesehatan swasta yang tidak bisa menerima masyarakat berobat menggunakan BPJS Kesehatan lantaran sistemnya sudah terkunci.
"Swasta-swasta itu nggak bisa terima, bukan nggak mau karena terkunci. Begitu masuk di loket, terkunci non aktif, suruh pulang. Kalau di instansi pemerintah ya tetap kita harus jalankan. Banyak sudah ada yang pelayanan meningkat di sana," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu 9 Agustus 2023. Mereka meminta agar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, dicopot dari jabatannya.
Aksi demo ini digelar setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sejumlah 679.721 jiwa per 1 Agustus 2023. Akibatnya, kartu BPJS Kesehatan milik ratusan ribu warga ini sudah tidak lagi berlaku per bulan ini.
Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Malang, Damanhury Jab, mengatakan, ratusan ribu warga Kabupaten Malang ini harus menelan pil pahit akibat pasien PBID dinonaktifkan. Apalagi kebijakan ini dikeluarkan menjelang HUT ke-78 RI.
"Tercatat sejumlah 679.721 peserta BJPS yang bersandar pada PBID Kabupaten Malang harus gigit jari karena tak dapat berobat di RSSA yang notabenenya merupakan rumah sakit milik pemerintahan provinsi dengan fasilitas pengobatan yang lebih memadai," katanya di sela-sela aksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NUR)
