Kadisparbud Jabar Dalih Diskusi Change Indonesia Tak Sesuai Izin

Bandung: Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Benny Bachtiar, menegaskan Gedung Indonesia Menggugat (GIM) tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Alasan itu penyebab dicabutnya izin acara diskusi Change Indonesia pada Minggu 8 Oktober 2023. Menurut Benny, pihaknya mendapat surat permohonan acara diskusi yang diisi para aktivis dan warga. Namun diakui Benny, mendapat laporan jika kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Anies Baswedan sehingga izin penggunaan gedung dicabut. "Iya betul, itu surat izinnya dari UPTD yang mengeluarkan. Saya juga sudah tegur UPTD kenapa berani mengeluarkan, seharusnya tanda tangan kepala dinas, saya. Terus di surat yang dikeluarkan itu juga sudah jelas, tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik," ujar Benny saat dihubungi via telepon, Minggu 8 Oktober 2023.   Benny mengaku, seandainya Anies belum diusung menjadi bakal calon presiden Indonesia, pihaknya tidak akan melarang melakukan kegiatan di GIM. Namun saat ini, Anies sudah menjadi salah satu kontestan Pilpres, sehingga kehadirannya di GIM dianggap berpolitik. "Semua kan sudah tahu jika Pak Anies ini sudah diusung oleh partai-partai sebagai bakal calon presiden. Kalau misalnya belum, boleh saja kegiatan di GIM. Seperti Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, kan sampai sekarang belum diumumkan, jadi boleh," bebernya. Sementara itu Benny mengaku pihaknya kecolongan terkait surat yang diajukan untuk peminjaman fasilitas di GIM. Sebab, lanjutnya, surat permohonan awalnya diskusi biasa tanpa ada politik. "Iya berbeda antara surat permohonan dengan kegiatan," sahutnya. Hal itu pun terjadi pada kegiatan di Gedung Youth Center Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung pada Minggu 8 Oktober 2023 pagi. Di mana gedung itu digunakan oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, untuk acara diskusi 'Peran Milenial untuk Indonesia Lebih Maju'  "Sama acara di Arcamanik juga, suratnya kegiatan anak muda gitu. Tapi ada Kaesang. Jadi ini kecolongan juga," imbuhnya. Sementara itu Benny mengaku akan berkomunikasi kembali dengan panitia pemohon kegiatan untuk meluruskan terkait aturan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat. Hal itu diakuinya agar tidak terjadi pada kemudian hari, terlebih saat ini sudah masuk tahun politik.