alembang: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, memberikan arahan terkait penanganan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah setempat. Fatoni mengundang Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Provinsi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten/Kota dan perusahaan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Kita kumpul untuk mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya," kata Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja, Sabtu, 8 Oktober 2023.
Agenda tersebut dihadiri Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.
Fatoni menegaskan hal yang sangat memungkinkan dilakukan kepala daerah dalam percepatan penanganan karhutla adalah segera menyediakan anggaran penanganan. Dia menyebut sebenarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat.
"Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD," jelasnya.
Selain membahas soal alokasi anggaran, dalam rapat tersebut Fatoni juga sudah meminta agar semua pihak berkontribusi aktif membantu percepatan penanganan Karhutla di daerah. "Penanganan karhutla harus terpadu, sinergi dan terencana karena ini tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.
alembang: Penjabat (Pj) Gubernur
Sumatra Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, memberikan arahan terkait penanganan dan pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di wilayah setempat. Fatoni mengundang Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Provinsi, Bupati/Walikota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten/Kota dan perusahaan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Kita kumpul untuk mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya," kata Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja, Sabtu, 8 Oktober 2023.
Agenda tersebut dihadiri Pj. Gubernur Sumsel, Pangka II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.
Fatoni menegaskan hal yang sangat memungkinkan dilakukan kepala daerah dalam percepatan penanganan karhutla adalah segera menyediakan anggaran penanganan. Dia menyebut sebenarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat.
"Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD," jelasnya.
Selain membahas soal alokasi anggaran, dalam rapat tersebut Fatoni juga sudah meminta agar semua pihak berkontribusi aktif membantu percepatan penanganan Karhutla di daerah. "Penanganan karhutla harus terpadu, sinergi dan terencana karena ini tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
