Ilustrasi - - Foto: dok MI.
Ilustrasi - - Foto: dok MI.

Survei: Publik Puas dengan Program Pertanahan Kementerian ATR/BPN

Al Abrar • 20 November 2022 16:42
Jakarta: Program sertifikat tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diapresiasi publik. Hal itu terekam dari hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan program itu mencapai 77,8%.
 
Direktur Polling Institute, Kennedy Muslim mengatakan, rata-rata masyarakat mengaku puas dengan program Pertanahan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Untuk program PTSL, tingkat kepuasannya mencapai sekitar 77,8 persen, Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) mencapai 87,4%, dan program Hotline Pengaduan mencapai 86,6%.
 
"Tingkat awareness warga terhadap suatu program itu sangat penting. Sebab semakin tinggi, maka akan berdampak positif terhadap persepsi publik terkait kemudahan dalam pengurusan administrasi pertanahan. Jika warga tahu program pertanahan, maka persepsinya jauh lebih positif. Pengurusan administrasi pertanahan dinilai jauh lebih mudah," kata Kennedy dalam paparan hasil survei yang disampaikan secara daring, pada Minggu, 20 November 2022. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain menyoroti soal program Pertanahan, survei juga dilakukan untuk mengukur keterkenalan sosok Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Hasilnya, ternyata 91,3% responden mengaku tidak mengenal mantan Panglima TNI tersebut. 
 
Baca: Sebelum PTSL, Pendaftaran Tanah oleh BPN Hanya 500 Ribu per Tahun
 
Kennedy memaklumi karena Hadi baru lima bulan menjabat Menteri ATR/BPN. Ia dilantik menjadi Menteri ATR/BPN pada 15 Juni 2022. 
 
Namun dari sekitar 8,7% yang tahu Menteri ATR/BPN, sebagian besar atau sekitar 63,3% menilai figur Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mampu meningkatkan kinerja di Kementerian ATR/BPN.
 
Terakhir, mayoritas warga atau sekitar 65,8%, menilai pentingnya digitalisasi sertifikat tanah. "Urgensi warga yang tinggi ini harus diinterpretasikan menjadi sebuah kebijakan dalam memenuhi kebutuhan warga. Sebab, digitalisasi umumnya berdampak terhadap efisiensi dan keamanan, efisien dalam pengurusan, dan keamanan atas berbagai resiko hilang, bencana, duplikasi dan sebagainya," pungkas Kennedy.
 
Survei dilakukan 2 hingga 8 November 2022. Poling atau jajak pendapat dilakukan secara wawancara tatap muka.  Sebanyak 1.220 orang yang menjadi sampel poling. Mereka berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, yang tersebar secara proporsional. Poling ini memiliki margin of error (MoE) sekitar 2.9% pada rentang kepercayaan 95%.

 
(ALB)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif