Jakarta: Indonesia merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian salah satu penyumbang besar untuk perekonomian nasional. Menurut data laporan Kementerian Keuangan, andil pertanian untuk APBN 2022 mencapai 12,4 persen dan sub-sektor perkebunan menyumbangkan 3,52 persen kepada sektor pertanian.
Salah satu komoditas unggulan di sub-sektor perkebunan adalah tembakau. Pasalnya, komoditas tembakau mampu memberikan kontribusi sebesar dua persen terhadap sub-sektor perkebunan.
Kebijakan yang tepat serta adil bagi ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT) dinilai perlu menjadi perhatian utama menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Selain memberikan manfaat besar bagi perekonomian, IHT juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 5,98 juta orang.
“Saya melihat hari ini para calon presiden (capres) yang telah muncul belum menunjukkan pemikiran seriusnya. Mereka memang fokus menyoroti isu desa, namun belum menyentuh secara rinci bagian dari yang mendukung desa itu, salah satunya potensi perkebunan tembakau,” ujar Wakil Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB), Sofyan Sjaf di Jakarta, Rabu, 1 November 2023.
Menurut Sofyan, kebijakan yang tepat dan adil bagi IHT diperlukan dari visi ketiga capres karena akan memengaruhi keberlangsungan dan produktivitas kinerja petani tembakau dan pemangku kepentingan lainnya di dalam ekosistem IHT.
“Dengan adanya kebijakan ke depan yang baik bagi IHT, akan menunjukkan juga kalau negara memang hadir untuk rakyatnya,” ucap Sofyan yang juga Pendiri Data Desa Presisi Indonesia (DDPI).
Salah satu pihak yang paling terdampak dari kebijakan IHT yang baik adalah para petani tembakau di pedesaan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat juga dinilai dapat merasakan manfaat serta kontribusi positif untuk pengembangan daerah dari produktivitas petani tembakau dan ekosistem IHT lainnya.
Ia melanjutkan kekuatan yang dimiliki oleh para petani tembakau maupun unsur IHT lainnya perlu dijadikan pertimbangan dari visi kampanye ketiga capres.
“Jadi, diharapkan ada keberlanjutan di multi-sektor apabila nantinya Presiden terpilih mengimplementasikan kebijakan yang seimbang untuk IHT. Melalui kebijakan tersebut, ekonomi dan lapangan pekerjaan di desa bakal tetap tumbuh sebab ada dukungan dari pemerintah,” ujarnya.
Sofyan menambahkan, apakah para capres mampu menyentuh kesejahteraan petani tembakau dan pekerja lain dalam IHT. Itu yang perlu dirumuskan ketiga capres sekarang. Apalagi membangun Indonesia itu dimulai dari pedesaan. Di desa itu mayoritas adalah petani dan sumber dayanya pertanian.
Ia juga menuturkan kebijakan yang tidak berimbang pada IHT dapat membuat geliat perkebunan tembakau di desa menurun. “Dampak buruknya (dari kebijakan IHT yang tidak berimbang) dapat menimbulkan kemiskinan sebab kepentingan petani tembakau di desa tidak diakomodasi sehingga ikut merugikan ekonomi desa sampai nasional,” katanya.
Jakarta: Indonesia merupakan negara agraris, di mana sektor pertanian salah satu penyumbang besar untuk perekonomian nasional. Menurut data laporan Kementerian Keuangan, andil pertanian untuk APBN 2022 mencapai 12,4 persen dan sub-sektor perkebunan menyumbangkan 3,52 persen kepada sektor pertanian.
Salah satu komoditas unggulan di sub-sektor perkebunan adalah
tembakau. Pasalnya, komoditas tembakau mampu memberikan kontribusi sebesar dua persen terhadap sub-sektor perkebunan.
Kebijakan yang tepat serta adil bagi ekosistem
Industri Hasil Tembakau (IHT) dinilai perlu menjadi perhatian utama menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Selain memberikan manfaat besar bagi perekonomian, IHT juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 5,98 juta orang.
“Saya melihat hari ini para calon presiden (capres) yang telah muncul belum menunjukkan pemikiran seriusnya. Mereka memang fokus menyoroti isu desa, namun belum menyentuh secara rinci bagian dari yang mendukung desa itu, salah satunya potensi perkebunan tembakau,” ujar Wakil Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat
Institut Pertanian Bogor (IPB), Sofyan Sjaf di Jakarta, Rabu, 1 November 2023.
Menurut Sofyan, kebijakan yang tepat dan adil bagi IHT diperlukan dari visi ketiga capres karena akan memengaruhi keberlangsungan dan produktivitas kinerja petani tembakau dan pemangku kepentingan lainnya di dalam ekosistem IHT.
“Dengan adanya kebijakan ke depan yang baik bagi IHT, akan menunjukkan juga kalau negara memang hadir untuk rakyatnya,” ucap Sofyan yang juga Pendiri Data Desa Presisi Indonesia (DDPI).
Salah satu pihak yang paling terdampak dari kebijakan IHT yang baik adalah para petani tembakau di pedesaan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat juga dinilai dapat merasakan manfaat serta kontribusi positif untuk pengembangan daerah dari produktivitas petani tembakau dan ekosistem IHT lainnya.
Ia melanjutkan kekuatan yang dimiliki oleh para petani tembakau maupun unsur IHT lainnya perlu dijadikan pertimbangan dari visi kampanye ketiga capres.
“Jadi, diharapkan ada keberlanjutan di multi-sektor apabila nantinya Presiden terpilih mengimplementasikan kebijakan yang seimbang untuk IHT. Melalui kebijakan tersebut, ekonomi dan lapangan pekerjaan di desa bakal tetap tumbuh sebab ada dukungan dari pemerintah,” ujarnya.
Sofyan menambahkan, apakah para capres mampu menyentuh kesejahteraan petani tembakau dan pekerja lain dalam IHT. Itu yang perlu dirumuskan ketiga capres sekarang. Apalagi membangun Indonesia itu dimulai dari pedesaan. Di desa itu mayoritas adalah petani dan sumber dayanya pertanian.
Ia juga menuturkan kebijakan yang tidak berimbang pada IHT dapat membuat geliat perkebunan tembakau di desa menurun. “Dampak buruknya (dari kebijakan IHT yang tidak berimbang) dapat menimbulkan kemiskinan sebab kepentingan petani tembakau di desa tidak diakomodasi sehingga ikut merugikan ekonomi desa sampai nasional,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
