Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kota Tangerang, Sobrani Binzar.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kota Tangerang, Sobrani Binzar.

Pengusaha Pengemplang Pajak Rp41 Miliar di Kota Tangerang Segera Disidang

Nasional pajak Ditjen Pajak Kota Tangerang
Hendrik Simorangkir • 19 November 2021 13:08
Tangerang: Robert Hadi Wijaya, pengusaha di Kota Tangerang segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, setelah berkasnya dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang. Robert merupakan seorang terdakwa kasus pengemplang pajak usaha Rp41 miliar.
 
"Benar Pada Rabu (17 November), kami menerima pelimpahan tersangka Robert Hadi Wijaya dan barang bukti dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Banten. Berkas sudah diserahkan, sehingga dalam waktu dekat kita menunggu dari PN Tangerang, untuk penetapan hari sidang perdana," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kota Tangerang, Sobrani Binzar, Jumat, 19 November 2021.
 
Sobrani menuturkan Robert dan barang bukti berupa sejumlah perkara seperti dokumen faktur pajak, diserahkan oleh Kanwil DJP Provinsi Banten ke Kejari Kota Tangerang pada Selasa 9 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Lalu bukti SPT (surat pemberitahuan tahunan), mobil Toyota Alphard, Honda Mobilo, surat apartemen di BSD City, dan BPKB terhadap dua kendaraan tersebut dan banyak dokumen lain. Pada saat penyidikan terdakwa tidak dilakukan penahanan dan pada 9 November, kami sudah lakukan penahanan di Lapas Klas IIA Tangerang," katanya. 
 
Baca: TNI AL Minta Sengketa Tanah Adat Marafenfen, Kepulauan Aru Diselesaikan di Pengadilan
 
Sobrani menjelaskan tersangka adalah pemilik PT Putra Naga Sagara yang berlokasi di Modernland, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Usahanya bergerak di bidang minyak dan gas atau tepatnya jual beli solar. 
 
"Dalam praktiknya, tersangka mencatut 375 data perusahaan dalam menyamarkan tagihan PPN-nya sela kurun waktu Juni 2011 sampai Desember 2014," jelasnya.
 
Menurut Sobrani dari kurun tiga tahun itu tersangka bertransaksi membeli solar sebanyak 1.935 kali dan membuat 1.935 faktur pajak siluman. 
 
"Terdakwa diduga membayar pajak dengan menggunakan faktur pajak perusahaan lain. Dalam kurun waktu Juni 2011 sampai Desember 2014, seharusnya penerimaan negara dari pajak tersebut sebesar Rp41 miliar lebih," ungkapnya.
 
Sobrani menambahkan pihaknya bakal menuntut tersangka dengan Pasal 39 a huruf a juncto Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja dan dakwaan alternarif pasal 39 ayat 1 huruf D juncto Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
 
"Ancaman hukumannya penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali lipat dalam faktur pajak yang digelapkan dan maksimal 6 kali lipat dari jumlah pajak," ucap dia.

 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif