Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung. (Foto: Dok.)
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung. (Foto: Dok.)

E-Warong dan KJMIS Hadir di Perbatasan Sebatik

Nasional Berita Kemensos
M Studio • 10 Januari 2019 18:23
Nunukan: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung merilis program e-Warong untuk penyaluran beras sejahtera yang berganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Kabupaten Nunukan Senin, 7 Januari 2019.
 
Launching program ini dilaksanakan di Pulau Sebatik yang menjadi pilot project untuk Kabupaten Nunukan. Andi Dulung menjelaskan, Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan perubahan model penyaluran bantuan tersebut melalui kerja sama dengan pihak perbankan yang bertujuan mewujudkan 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.
 
"Ya, banyak keluhan dari bawah, seperti kurang jumlahnya, ada ongkos ini dan itulah, itu semua kita tampung, dan memang harus ada terobosan baru untuk menyelesaikan persoalan tersebut, makanya kita berikan secara non tunai, biar yang terima sendiri yang membelanjakan uangnya,” kata Dulung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memegang kartu yang diberikan pihak bank. Kartu tersebut nantinya akan digunakan untuk berbelanja di warung yang sudah bekerja sama dengan perbankan. Penerima bantuan tidak hanya mendapatkan beras, tetapi juga mendapat bantuan Rp110 ribu yang diterima setiap bulannya. Uang itu bisa digunakan untuk membeli telur sebagai lauk pauk.
 
"Penerima hanya bisa berbelanja dua jenis barang, yaitu beras dan telur, dan hanya bisa dicairkan di warung yang sudah bekerja sama dengan perbankan. Kalau ditarik tunai di bank, tidak bisa, karena sudah tersistem,” katanya.
 
E-Warong dan KJMIS Hadir di Perbatasan Sebatik
(Foto: Dok.)
 
Sementara itu, disinggung terkait data yang digunakan untuk penyaluran BNPT ini, Andi Dulung menegaskan, data tersebut berlaku di seluruh Indonesia, namun pemerintah daerah diberikan kewenangan melakukan validasi data agar tepat sasaran.
 
"Jadi, daerah tidak boleh lagi komplain kepada saya bahwa datanya salah. Kita di pusat tinggal menunggu validasi data dari daerah,” jelasnya.
 
Untuk Kabupaten Nunukan, terdapat sekitar 8 Ribu 822 KPM yang sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT), 600 lebih di antaranya akan dihapus oleh pemerintah daerah, karena dinilai sudah sejahtera.
 
Pada waktu bersamaan, Direktorat PFM melakukan soft launching aplikasi Koperasi Jaringan Masyarakat Indonesia Sejahtera (KJMIS). Ini adalah badan koperasi yang pendiriannya diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial, serta Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM.
 
Maksud pendirian KJMIS adalah pembentukan wadah usaha ekonomi produktif bagi anggotanya, khususnya fakir miskin dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan KPM Bantuan Sosial.
 
Dipilihnya Kepulauan sebatik ini menjadi lokasi soft launching ini menjadi langka awal yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk program pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan.
 
Pada soft launching ini juga dilakukan demo aplikasi KJMIS melalu smartphone dengan berbagai macam transaksi, yaitu:
1. Transf by QR Code
2. Transf dari mobile banking ke aplikasi KJMIS
3. Pendaftaran anggota KJMIS
4.Top Up dari EDC ke KKS
 
Transaksi ini langsung dilakukan oleh Bupati Nunukan kepada Kortek, Dirjen kepada KPM, kortek kepada KPM.
 
Diharapkan ke depannya program ini dapat membangun taraf ekonomi KPM yang tergabung dalam KJMIS dengan memberdayakan ekonomi mikro yang legal dan solutif untuk peningkatan kesejahteraan seluruh anggota koperasi.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif