Ketum PAN Zulkifli Hasan. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim
Ketum PAN Zulkifli Hasan. Medcom.id/ Ahmad Mustaqim

Zulhas Sebut Tujuan KIB untuk Akhiri Politik Identitas

Amaluddin • 14 Agustus 2022 20:10
Surabaya: Tiga ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) meluncurkan visi misi untuk bekal mengarungi Pilpres 2024 di Hotel Shangrila Surabaya, Minggu, 14 Agustus 2022.
 
Tiga ketua umum yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoafa.
 
Zulkifli Hasan menyatakan ketiga partai yang tergabung dalam KIB berkumpul dan berkoalisi untuk menentukan arah Bangsa Indonesia ke depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita bersama-sama merenung, mengkaji, merumuskan, tentang masa depan Indonesia. Karena itu koalisi butuh serangkaian pertemuan termasuk hari ini," kata Zulhas, Minggu, 14 Agustus 2022.
 
Zulhas menyatakan untuk menentukan arah bangsa Indonesia ke depan, diperlukan introspeksi dan prospeksi tentang perjalanan yang telah dilalui Indonesia. Maka itu, aspirasi masyarakat dari berbagai unsur diperlukan untuk dimasukkan dalam visi-misi KIB.
 
Baca: Pembentukan Koalisi Partai di Awal Disebut Pamer Kekuatan
 
"Kita menyelam ke dalam, ke samping, ke berbagai arah untuk dapat menapaki perjalanan bangsa," ujarnya.
 
Zulhas menambahkan tujuan lain dari partai KIB adalah mengakhiri politik identitas yang secara nyata telah memecah belah persatuan bangsa. Zulhas merasa perpecahan bangsa sudah meruncing yang ditimbulkan persaingan pada Pilpres dua periode terakhir. 
 
Politik identitas tersebut yang diharapkan bisa diakhiri dengan terbentuknya KIB. "Dua kali pilpres, pembelahan (perpecahan antar pendukung) sampai ke rusuk. Itu yang harus kita akhiri kalau kita ingin menjadi negara maju," ucap Zulhas.
 
Oleh karena itu, Zulhas mengajak partai-partai yang tergabung dalam KIB untuk melakukan evaluasi terhadap sistem demokrasi di negeri ini. Zulhas merasa sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi demokrasi transaksional.
 
"Padahal demokrasi transaksional akan menghasilkan kesenjangan, kegaduhan, distrust, dan sebagainya. Maka dari itu harus diluruskan," ujarnya.
 
(NUR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif