Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Erich Folanda. Medcom.id/ Hendrik Simorangkir
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Erich Folanda. Medcom.id/ Hendrik Simorangkir

Kejari Ungkap Kasus Korupsi Pembangunan Pasar di Kota Tangerang

Nasional kasus korupsi Kejaksaan Pasar Tradisional Kota Tangerang
Hendrik Simorangkir • 10 Mei 2022 23:34
Tangerang: Sebanyak empat orang ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus korupsi pengadaan Pasar Lingkungan di wilayah Periuk, Kota Tangerang. Kasus korupsi yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Tangerang pada 2017 dengan nilai kerugian negara hingga Rp640 juta.
 
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Erich Folanda, mengatakan pengadaan ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang. Empat tersangka itu salah satu orangnya merupakan pegawai di Disperindag berinisial OSS.
 
"Dulunya OSS itu menjabat setingkat kabid (kepala bidang) pada saat melakukan korupsi. Barang bukti berupa dokumen-dokumen. Sementara tiga lainnya merupakan pihak swasta berinisial AA selaku Direktur PT Nisara Karya Nusantara, AR selaku Site Manager PT Nisara Karya Nusantara dan DI selaku penerima kuasa dari Direktur PT Nisara Karya Nusantara," kata Erich di Tangerang, Selasa, 10 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kejagung Selisik Korupsi Impor Baja Lewat Tenaga Ahli Kemendag
 
Erich menambahkan peran OSS selaku PPK menandatangani kontrak bersama-sama dengan AA selanjutnya memberi kuasa kepada DI sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan AA tidak pernah terlibat aktif. Tersangka DI bersama AR melaksanakan pembangunan pasar tersebut pada 2017.
 
"Dalam proses pekerjaannya banyak item atau pekerjaan yang tidak terpasang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara," jelasnya.
 
Menurut Erich pengadaan pembangunan pasar lingkungan tersebut menggunakan dana APBD Kota Tangerang dengan pagu anggaran senilai Rp5.063.579.000. Namun, lanjutnya, pembangunan pasar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya.
 
"Kami bersama tim ahli bangunan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang ditemukan secara kuantitas bangunan tersebut tidak sesuai spesifikasi dan didapati banyak item yang tidak terpasang sesuai kontrak. Sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp640.673.987 atas pembangunan yang tidak sesuai itu," jelasnya.
 
Erich menambahkan perbuatan ini diduga dilakukan oleh para tersangka secara bersama-sama. Dirinya mengaku, bakal ada kemungkinan tersangka  lainnya.
 
"Kasus ini merupakan penelusuran dari hasil laporan masyarakat. Tersangka baru kemungkinan ada, masih kita selidiki lebih dalam," ungkapnua.
 
Menurut Erich keempatnya dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu alasan subjektif sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 KUHP, kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Alasan kedua, alasan objektif sesuai dengan Pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, yaitu tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun lebih.
 
"Barang bukti berupa dokumen-dokumen telah kami sita. Tersangka dibawa Rutan Kelas 2B Pandeglang, untuk dititipkan sementara agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti lainnya," ujarnya.
 
Keempat tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1 UU nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 UU tipikor juncto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara lebih dari lima tahun atau seumur hidup.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif