Kejaksaan Agung. Foto: MI
Kejaksaan Agung. Foto: MI

Kejagung Selisik Korupsi Impor Baja Lewat Tenaga Ahli Kemendag

Nasional kasus korupsi Kejaksaan Agung Pemberantasan Korupsi Korupsi Impor Baja dan Besi
Antara • 10 Mei 2022 22:15
Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil seorang tenaga ahli dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya Tahun 2016 sampai 2021.
 
"Saksi yang diperiksa, yaitu tenaga ahli di bagian development system pada Pusat Data Sistem Informasi Sekjen Kemendag dengan inisial AC," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022.
 
Selain AC, saksi lain yang diperiksa Jampidsus Kejagung adalah ITR selaku Vice President Legal PT NS Bluescope Indonesia. Keduanya diperiksa terkait kasus yang sama.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dugaan rasuah ini terjadi pada rentang 2016 sampai dengan 2021. Ada enam perusahaan pengimpor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya menggunakan surat penjelasan (sujel) atau perjanjian impor tapa PI dan LS yang diterbitkan Direktorat Impor Kemendag.
 
Sujel itu diterbitkan atas dasar permohonan importir dengan alasan untuk digunakan dalam rangka pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan dalih ada perjanjian kerja sama dengan empat BUMN. Keempat BUMN tersebut, yakni PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya, dan PT Pertamina Gas (Pertagas).
 
Baca: Indrasari Wisnu Wardhana Berpotensi Jadi Tersangka Korupsi Impor Baja Besi
 
Setelah dilakukan klarifikasi, keempat BUMN tersebut ternyata tidak pernah melakukan kerja sama pengadaan material proyek baik berupa besi atau baja dengan enam importir tersebut. Diduga enam importir tersebut juga melakukan impor baja paduan dengan menggunakan Sujel I pada 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan padahal dalam kenyataannya proyek jalan dan jembatan yang dimaksud sudah selesai dibangun pada 2018.
 
Penyelidikan naik ke penyidikan. Kejagung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan sujel terkait pengecualian perizinan importasi besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya yang dilakukan enam importir tersebut.
 
Keenam importir tersebut, yaitu PT Jaya Arya Kemuning, PT Duta Sari Sejahtera, PT Intisumber Bajasakti, PT Prasasti Metal Utama, PT Bangun Era Sejahtera, dan PT Perwira Adhitama. Berdasarkan hal tersebut, importir terindikasi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif