Sleman: Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tak mengetahui rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Walau konsolidasi sudah tercipta, ia ingin Prabowo dan koalisinya tetap berada di luar pemerintahan.
"Tentu saya akan dengar dulu (penjelasan Prabowo). Tapi prinsipnya kalau saya sebaiknya memang kita di luar (pemerintahan). Jadi sangat indah kalau kubu Prabowo di luar ini," ujar Amien ditemui di kediamannya kawasan Sawitsari, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Sabtu, 13 Juli 2019.
Ia mengambil posisi oposisi sebgai kelo,pok terhormat. Oposisi akan mengawasi kinerja pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Kalau pada bergabung nanti tidak ada lagi yang mengawasi. Nanti suara DPR sama dengan ekskutif. Itu pertanda lonceng kematian demokrasi. Di mana pun seperti itu," kata dia.
Baca: Jokowi dan Prabowo Santap Siang Bersama
Parlemen yang berisi partai pengusung Prabowo dalam Pilpres harus bisa kritis terhadap pemerintah. Posisi parlemen, kata dia, tak boleh selalu senada dengan pemerintah. Eksekutif dan legislatif bersatu akan menjadi musibah bagi iklim demokrasi.
"Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya atau sudah dikooptasi oleh ekskutif, maka demokrasi itu mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali. Kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu artinya yudikatifnya mengamini. It is over," ujarnya
Baca: Jokowi-Prabowo Menunjukkan Kematangan Demokrasi
Sleman: Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tak mengetahui rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Walau konsolidasi sudah tercipta, ia ingin Prabowo dan koalisinya tetap berada di luar pemerintahan.
"Tentu saya akan dengar dulu (penjelasan Prabowo). Tapi prinsipnya kalau saya sebaiknya memang kita di luar (pemerintahan). Jadi sangat indah kalau kubu Prabowo di luar ini," ujar Amien ditemui di kediamannya kawasan Sawitsari, Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Sabtu, 13 Juli 2019.
Ia mengambil posisi oposisi sebgai kelo,pok terhormat. Oposisi akan mengawasi kinerja pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Kalau pada bergabung nanti tidak ada lagi yang mengawasi. Nanti suara DPR sama dengan ekskutif. Itu pertanda lonceng kematian demokrasi. Di mana pun seperti itu," kata dia.
Baca:
Jokowi dan Prabowo Santap Siang Bersama
Parlemen yang berisi partai pengusung Prabowo dalam Pilpres harus bisa kritis terhadap pemerintah. Posisi parlemen, kata dia, tak boleh selalu senada dengan pemerintah. Eksekutif dan legislatif bersatu akan menjadi musibah bagi iklim demokrasi.
"Kalau parlemen sudah menyuarakan atau jadi jubirnya atau sudah dikooptasi oleh ekskutif, maka demokrasi itu mengalami musibah yang paling berat dan tidak bisa bangkit kembali. Kalau kedua kekuatan eksekutif dan legislatif jadi satu artinya yudikatifnya mengamini. It is over," ujarnya
Baca:
Jokowi-Prabowo Menunjukkan Kematangan Demokrasi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
