"Memang selama ini pengawasannya masih rendah. Kami sangat berharap jika ada tim terpadu untuk pengawasan dan pengendalian pertambangan," ujarnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, di Bogor, Senin, 27 Maret 2023.
Menurutnya, dengan lemahnya pengawasan aktivitas pertambangan, cenderung akan merugikan daerah setempat. Padahal, sektor pertambangan Kabupaten Bogor, menyumbang 2,19 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Namun, di sisi lain banyak masalah yang ditimbulkan. Seperti kerusakan lingkungan, tambang ilegal, belum lagi jalan-jalan rusak yang menimbulkan korban jiwa," kata dia.
Burhan menjelaskan bahwa sektor pertambangan dianggap merugikan sosial dan ekonomi masyarakat karena banyaknya jalan rusak disebabkan truk bermuatan material tambang yang melintasi jalan-jalan arteri di Kabupaten Bogor.
| Baca juga: Tambang Ilegal di Aceh Timur Mulai Diselidiki |
Ia pun mendukung rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang segera membentuk satgas pengawasan dan pengendalian aktivitas tambang di setiap kabupaten/kota sehingga, pemerintah daerah yang terdapat lokasi-lokasi pertambangan memiliki wewenang untuk menindak jika ada pelanggaran.
Burhanudin juga berharap, pemerintah provinsi membentuk tim terpadu untuk meningkatkan pengawasan aktivitas pertambangan di daerah.
Di Kabupaten Bogor, lanjut dia, terdapat 92 pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Namun, dari jumlah tersebut, hanya 53 pemegang izin berstatus aktif, sementara lainnya non aktif.
"Di Kabupaten Bogor mungkin cuma (tambang) uranium saja yang tidak ada. Makanya perlu penanganan ekstra, karena wilayahnya juga cukup luas," jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan membuat konsep integratif dalam menangani permasalahan pertambangan, dengan mengakomodasi kepentingan daerah dan para pelaku usaha tambang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
