Yogyakarta: Sivitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlena dengan jabatan dan hal duniawi. Kalangan akademis dari kampus keagamaan itu mengingatkan dengan pepatah.
"Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman, artinya jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi. Demikian pesan Kanjeng Sunan Kalijaga," kata koordinator penyeru, Achmad Uzair, di halaman Laboratorium Agaman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Uzair memandang dinamika sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, khususnya jelang Pemilu 2024 banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Ironisnya, kata dia, hal itu dilakukan oleh aparatur negara.
"Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan," jelasnya.
Pihaknya mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Hal yang yang tak kalah penting yakni menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
"Kami mendesak Presiden (Jokowi) sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil," kata alumnus Universitas Flinders, Adelaide, Australia ini.
Selain itu, pihaknya mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi. Kemudian, juga menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.
Pihaknya juga mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat. Ia pun menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas.
"Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif. Kecenderungan ini bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial," ujarnya.
Yogyakarta:
Sivitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengingatkan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) tak terlena dengan jabatan dan hal duniawi. Kalangan akademis dari kampus keagamaan itu mengingatkan dengan pepatah.
"Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman, artinya jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi. Demikian pesan Kanjeng Sunan Kalijaga," kata koordinator penyeru, Achmad Uzair, di halaman Laboratorium Agaman UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Uzair memandang dinamika sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, khususnya jelang Pemilu 2024 banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Ironisnya, kata dia, hal itu dilakukan oleh aparatur negara.
"Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan," jelasnya.
Pihaknya mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Hal yang yang tak kalah penting yakni menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
"Kami mendesak Presiden (Jokowi) sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil," kata alumnus Universitas Flinders, Adelaide, Australia ini.
Selain itu, pihaknya mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi. Kemudian, juga menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.
Pihaknya juga mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat. Ia pun menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas.
"Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif. Kecenderungan ini bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
