Banda Aceh: Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, menyebutkan anggaran untuk belanja Aceh tahun 2022 direncanakan sebesar Rp16 triliun lebih. Dana itu akan dialokasikan untuk membangun masyarakat berkualitas dan berdaya saing demi mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif.
“Pemerintah Aceh memiliki empat program priotas. Yaitu menumbuhkan ekonomi produktif dan komptetitif, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintah dan keistimewaan Aceh,” kata Taqwallah, dalam rapat paripurna di Gedung Serbaguna DPRA, Rabu, 1 Desember 2021.
Baca: 9 Kecamatan di Kota Bandung Bebas Covid-19
Untuk mencapai target empat priotas itu, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran terhadap masing-masing program. Pada program ekonomi yang produktif dan kompetitif dialokasikan anggaran Rp 1.250.027.350.000, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas sebesar Rp 5.866.293.225.386.
"Kemudian, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan sebesar Rp 3.738.836.553.231, dan penguatan tata kelola pemerintah dan keistimewaan Aceh sebesar Rp1.237.961.290.610," ujarnya.
Sedangkan dalam mengurangi silpa, kata Taqwallah, Pemerintah Aceh berupaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Hal itu dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan serta sistem evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah secara dini.
"Berkaitan dengan beberapa catatan Badan Anggaran (Banggar) Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh terhadap pelaksanaan program pembangunan Aceh, pihaknya sependapat dan akan menjadi perhatian untuk penuntasan capaian-capaian dalam RPJMA," jelasnya.
Banda Aceh: Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, menyebutkan anggaran untuk belanja Aceh tahun 2022 direncanakan sebesar Rp16 triliun lebih. Dana itu akan dialokasikan untuk membangun masyarakat berkualitas dan berdaya saing demi mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif.
“Pemerintah Aceh memiliki empat program priotas. Yaitu menumbuhkan ekonomi produktif dan komptetitif, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintah dan keistimewaan Aceh,” kata Taqwallah, dalam rapat paripurna di Gedung Serbaguna DPRA, Rabu, 1 Desember 2021.
Baca:
9 Kecamatan di Kota Bandung Bebas Covid-19
Untuk mencapai target empat priotas itu, kata dia, pemerintah telah mengalokasikan anggaran terhadap masing-masing program. Pada program ekonomi yang produktif dan kompetitif dialokasikan anggaran Rp 1.250.027.350.000, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas sebesar Rp 5.866.293.225.386.
"Kemudian, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan sebesar Rp 3.738.836.553.231, dan penguatan tata kelola pemerintah dan keistimewaan Aceh sebesar Rp1.237.961.290.610," ujarnya.
Sedangkan dalam mengurangi silpa, kata Taqwallah, Pemerintah Aceh berupaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Hal itu dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan serta sistem evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah secara dini.
"Berkaitan dengan beberapa catatan Badan Anggaran (Banggar) Banggar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh terhadap pelaksanaan program pembangunan Aceh, pihaknya sependapat dan akan menjadi perhatian untuk penuntasan capaian-capaian dalam RPJMA," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
