Tangerang: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, mencegah 110 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Mereka dicegah lantaran tidak memiliki dokumen lengkap atau non-prosedural ijin resmi atau ilegal.
"Dari 110 PMI tersebut, sebanyak 57 orang merupakan PMI tidak memiliki izin resmi yang hendak bekerja ke Malaysia. Itu pencegahan selama periode 1-19 Januari 2022," ujar Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Andika Pandu Kurniawan, Jumat, 21 Januari 2022.
Pandu menuturkan, saat ini beragam modus yang digunakan oleh para pekerja migran non-prosedural, agar bisa berangkat ke luar negeri. Pihaknya akan terus bersinergi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk mencegah hal tersebut terulang.
Baca: 22 PMI Ilegal Digagalkan Berangkat ke Malaysia
"Modus pekerja migran non-prosedural semakin rapi dan sulit diidentifikasi, diantaranya berpura-pura sebagai peserta magang, ziarah, hingga wisata," katanya.
Menurut Pandu kerja sama dengan BP2MI itu sangat vital, mengingat keterbatasan imigrasi dalam mengidentifikasi pekerja migran non-prosedural.
"Padahal di lain sisi Undang-Undang Keimigrasian telah menjamin hak setiap warga negara Indonesia (WNI) untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia, apabila seseorang telah memenuhi persyaratan," ucap dia.
Pandu menjelaskan, meski menunjukan angka pencegahan yang fantastis, pihaknya tidak memiliki indikator yang baku untuk mengidentifikasi pekerja migran non-prosedural. Pihaknya hanya berwenang memeriksa dokumen perjalanan Republik Indonesia, kemudian pemeriksaan dalam daftar cegah sesuai dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
"Kami juga berwenang melakukan wawancara dan pemindaian paspor. Tapi jika tidak ditemukan permasalahan dalam pemeriksaan maka petugas pemeriksa dapat memberikan tanda keluar," jelasnya.
Sementara, Kepala UPT BP2MI Serang, Joko Purwanto, mengatakan ratusan calon PMI ilegal itu tidak dilengkapi dengan dokumen prosedural yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
"Mereka (PMI ilegal) hanya dibekali paspor dan visa kerja. Mereka tidak dibekali yang lain-lain, misalnya kalau untuk kerja mereka harus punya perjanjian kerja. Mereka akan kerja di mana, berapa gajinya, berapa lama. Mereka izin dari orang tua atau pasangannya bagi yang sudah menikah dan diketahui aparat desa setempat. Mereka tidak punya itu semua," jelas Joko.
Joko mengimbau agar masyarakat mematuhi prosedur resmi untuk bekerja ke luar negeri, karena dengan begitu monitoring pekerja migran akan mudah dilakukan, apalagi bila terjadi sesuatu di kemudian hari yang tidak diinginkan.
"Kendalanya masyarakat kita ingin cepat berangkat, padahal ada proses untuk menjadi pekerja migran Indonesia," katanya.
Sepanjang 2021, Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menunda keberangkatan 314 warga Negara Indonesia yang diduga pekerja migran non-prosedural.
Pandu menjelaskan, meski menunjukan angka pencegahan yang fantastis, pihaknya tidak memiliki indikator yang baku untuk mengidentifikasi pekerja migran non-prosedural. Pihaknya hanya berwenang memeriksa dokumen perjalanan Republik Indonesia, kemudian pemeriksaan dalam daftar cegah sesuai dengan Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
"Kami juga berwenang melakukan wawancara dan pemindaian paspor. Tapi jika tidak ditemukan permasalahan dalam pemeriksaan maka petugas pemeriksa dapat memberikan tanda keluar," jelasnya.
Sementara, Kepala UPT BP2MI Serang, Joko Purwanto, mengatakan ratusan calon PMI ilegal itu tidak dilengkapi dengan dokumen prosedural yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
"Mereka (PMI ilegal) hanya dibekali paspor dan visa kerja. Mereka tidak dibekali yang lain-lain, misalnya kalau untuk kerja mereka harus punya perjanjian kerja. Mereka akan kerja di mana, berapa gajinya, berapa lama. Mereka izin dari orang tua atau pasangannya bagi yang sudah menikah dan diketahui aparat desa setempat. Mereka tidak punya itu semua," jelas Joko.
Joko mengimbau agar masyarakat mematuhi prosedur resmi untuk bekerja ke luar negeri, karena dengan begitu monitoring pekerja migran akan mudah dilakukan, apalagi bila terjadi sesuatu di kemudian hari yang tidak diinginkan.
"Kendalanya masyarakat kita ingin cepat berangkat, padahal ada proses untuk menjadi pekerja migran Indonesia," katanya.
Sepanjang 2021, Imigrasi Soekarno-Hatta berhasil menunda keberangkatan 314 warga Negara Indonesia yang diduga pekerja migran non-prosedural.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
